REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mencatat realisasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional mencapai 564,6 ribu ton hingga 30 Oktober 2025. Capaian ini menjadi indikator penting dari penguatan intervensi negara guna menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
Pemerintah melalui Bapanas menegaskan pengendalian harga akan terus diperkuat agar fluktuasi di pasar tetap terkendali. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan, harga beras sudah mulai turun di sebagian besar wilayah Indonesia. Ia memastikan pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan terus memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Harga beras sudah turun, tetapi kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan. Pemerintah harus menjadi pengendali,” kata tokoh yang juga bertugas sebagai Menteri Pertanian itu, di Jakarta, dikutip Sabtu (1/11/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras sampai minggu keempat Oktober mencapai 225 kabupaten/kota. Angka ini naik 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober. Dari total 38 provinsi, 33 provinsi mengalami penurunan harga, sementara hanya lima provinsi mencatat kenaikan. Penurunan tertinggi terjadi di Papua Selatan dengan depresiasi harga 1,56 persen.
Data BPS juga menunjukkan, harga beras medium secara nasional turun 1,65 persen dibandingkan September 2025, dan harga beras premium turun 0,69 persen pada periode yang sama. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya suplai beras ke pasar serta efektivitas operasi pasar SPHP oleh Bulog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika