REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,3 persen, lebih tinggi dari proyeksi 2017 sebesar 5,1 persen, yang didukung oleh membaiknya sektor konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.
"Ekonomi akan terus membaik seiring kondisi lingkungan eksternal yang kondusif dan situasi dalam negeri yang positif," kata Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander dalam pemaparan di Jakarta, Kamis (14/12).
Gil Sander mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mulai pulih pada triwulan III-2017 akan lebih tinggi di periode selanjutnya, didukung oleh harga komoditas yang kuat, inflasi yang rendah, rupiah yang stabil, pasat tenaga kerja yang baik dan penurunan biaya pinjaman. Selain itu, pertumbuhan investasi akan didukung oleh masuknya modal asing (FDI) serta tingginya penyerapan belanja modal pemerintah yang dapat menyediakan sarana infrastruktur untuk mengundang minat investasi pelaku usaha di daerah.
"Ekspor yang meningkat sepanjang 2017, terutama dari komoditas mentah dan olahan, seperti batu bara dan kelapa sawit, ikut mendorong pertumbuhan. Ekspor manufaktur lainnya seperti tekstil, alas kaki dan barang kelistrikan juga mencatat pertumbuhan tinggi," ujar Gil Sander.
Meski demikian, terdapat risiko yang bisa menganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2018, antara lain konsumsi rumah tangga yang lebih lambat dari perkiraan dan harga komoditas yang belum pulih sepenuhnya sehingga mengganggu kinerja ekspor. Risiko ini berasal dari eksternal yaitu normalisasi kebijakan moneter, situasi geopolitik yang memanas, melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi di China yang selama ini menjadi mitra perdagangan Indonesia.
"Penurunan harga komoditas yang lebih tajam dari yang diperkirakan, seperti batu bara, secara signifikan dapat melemahkan perdagangan dan memberikan tekanan terhadap neraca pembayaran serta penerimaan pajak dan menghambat pertumbuhan," ujar Gil Sander.
Risiko lainnya, kata dia, berasal dari sisi domestik yaitu tahun politik yang mulai terjadi di 2018, momentum reformasi yang berjalan lambat, penyesuaian harga energi dan penerimaan pajak yang berada dibawah ekspektasi. "Di sisi lain, kenaikan harga minyak yang tajam dapat menyebabkan kombinasi inflasi dan penurunan daya beli konsumen yang lebih tinggi, serta beban subsidi yang lebih besar bagi keseluruhan sektor publik," tambah Gil Sander.
Ikuti Whatsapp Channel Republika