REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, 2018 akan menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk memasuki babak baru dalam pemantapan gerak langkah nasional. Hal itu didukung dengan kondisi tahun ini, yang fokus pada pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan," ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho melalui siaran pers, Rabu, (13/12).
Ia menuturkan, selain infrastruktur, kondisi indikator ekonomi makro di tahun ini juga menjadi tolak ukur di tahun depan. Hal ini, menurutnya, dikarenakan kondisi ekonomi Tanah Air tahun ini masih terkendali.
"Walaupun kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di bawah besaran yang diharapkan," jelas Agus.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo menambahkan, dorongan dinamika transaksi online yang masif pada tahun-tahun sebelumnya akan terus terjadi di tahun depan dengan persaingan semakin dinamis. Hal ini tentu saja menuntut beberapa langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing membangun efisiensi transaksi serta memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada konsumen.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu lebih tanggap atas kondisi tersebut. "Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu untuk memastikan terbangunnya tata kelola handal seiring dengan booming bisnis transaksi online," jelas Maxensius.
Lebih jauh, Maxensius melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Maka, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik untuk memastikan kebijakan makro-meso-mikro berjalan lebih sinergis.
Demikian juga, sekat-sekat ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di tahun depan. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan kebijakan-kebijakan yang saling kontra produktif.
Sementara itu, untuk lebih menggali apa saja yang perlu dilakukan pemerintah di tahun depan, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI memberikan paparan lebih tajam terkait sejauhmana daya saing dan inklusifitas pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan pada acara Economic Outlook 2018 kali ini. Satuan kerja ini menekankan ada empat pilar pembangunan yang utama, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.
Formasi keempat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil. Lebih lanjut, menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi prasyarat dasar untuk memperbesar manfaat pembangunan.
Tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga yang akan datang. Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup.
Kemudian, sektor pembangunan yang mendapat perhatian besar terkait dengan penelitian Pusat Penelitian Ekonomi LIPI adalah sektor maritim. Pembangunan ekosistem maritim dengan empat pilar gagasan tersebut di atas menjadi prasyarat dasar untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kehadiran negara untuk melakukan intervensi strategis di bidang maritim menjadi penting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
