REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap,Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mempelajari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal itu, menurutnya, bisa menjadi solusi atas tantangan pembiayaan infrastruktur terutama di daerah.
"Saya harap banyak pemerintah daerah mau belajar. Kita mau membantu menjelaskan bahkan merencanakan berbagai proyek yang bisa di-KPBU-kan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (29/11).
Ia mengamati, saat ini banyak proyek infrastruktur yang mandek lantaran salah langkah. "Saya lihat pelajaran berharga, banyak kepala daerah berinisiatif. Kadang sudah membuat perencanaan dan ujung-ujungnya waktu bidding tidak bagus atau swastanya tidak kredibel. Sehingga proyek itu mulai lagi dari belakang," ujarnya.
Menurutnya, salah satu kunci kelancaran pembangunan infrastruktur adalah perencanaan yang baik. Sri Mulyani mengatakan, Indonesia saat ini perlu mengejar ketertinggalan infrastruktur.
Ia mengaku, sesuai prioritas Nawacita, terdapat tiga fokus pembangunan. Pertama, ujarnya yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Jadi, seluruh investasi yang berhubungan dengan manusia itu penting seperti pendidikan, kesehatan ,dan berbagai macam infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan lain-lain," ujarnya.
Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia juga perlu mengejar keteringgalan dengan membangun infrastruktur keras seperti listrik, jalan raya, pelabuhan, dan telekomunikasi. "Ketiga, adalah fokus untuk melindungi mereka yang miskin dan tertinggal," ujarnya.
Sri Mulyani mengaku, saat ini diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur dengan inovasi pembiayaan. Ia mencontohkan, keberhasilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mampu memanfaatkan KPBU dan mengatasi keterbatasan APBN.
"Bukan artinya satu rupiah itu menghasilkan satu rupiah juga. Bisa saja, seperti belanjanya Menteri PU yang satu rupiah bisa menghasilkan tiga rupiah dari tempat lain. Itulah yang menyebabkan kita mampu mengakselerasi dengan tidak terkendala oleh APBN dan APBD," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
