REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia mengkritisi rencana perdagangan Inggris pascanegara kerajaan itu keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan akan membagi-bagi kuota impor dari seluruh dunia. Kebijakan UE membolehkan beberapa barang diimpor tanpa dikenai bea penuh.
Pasca-Brexit, Inggris dan UE ingin membagi kuota berdasarkan wilayah dengan barang paling banyak dikonsumsi. Menteri Perdagangan Australia Steven Ciobo mengatakan, hal itu akan menjadi hambatan ekspor bagi mereka. Langkah ini memang memberi pilihan bagi Australia mengenai tujuan ekspor barang mereka.
''Kami pikir mengapa kami harus melakukan itu jika ada sinyal penurunan permintaan karena keputusan pasca-Brexit?,'' ungkap Ciobo seperti dikutip BBC, akhir pekan lalu.
Perwakilan eksportir Australia, Dave Harrison dari Beef and Lamb New Zealand menyatakan, keuangan Inggris bisa terdampak signifikan bila tidak diberi pilihan akan mengimpor dari mana dan seberapa banyak. Ia memahami, Brexit akan membawa berbagai dampak sulit bagi pemerintah UE. ''Namun kami pikir negosiasi hak legal kedua pihak itu tidak seharusnya memangaruhi negara ke tiga yang menjadi mitra,'' kata Harrison.
Peneliti The Legatum Institute, Shanker Singham menyatakan, Inggris harus bicara kepada negara-negara lain soal arah perdagangan mereka. Australia juga harus coba bicara dengan Inggris soal kemampuan memasok barang bila ada insentif yang ditawarkan.
AS, Brasil, dan Kanada juga ragu soal kesepakatan perdaganan dengan Inggris. Namun hal itu akan memengaruhi keuangan negara mereka.
Juru bicara Departemen Perdagangan Internasional Inggris menyatakan pemerintah Inggris meminimalkan dampak buruk pada perdagagan dan akan mulai menjajaki pembicaraan dengan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) secara terbuka. Parlemen Australia juga mengkhawatirkan persoalan pasca-Brexit akan berdampak pada industri di Australia. Selain itu, warga di pinggiran kota-kota di Inggris juga akan terdampak sehingga harus ada proteksi pula untuk mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
