REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan pihaknya masih melakukan atur ulang neraca gas nasional untuk memetakan kebutuhan dan cadangan gas nasional. Hal ini nantinya berkaitan kapan Indonesia akan mengalami defisit cadangan gas.
Arcandra mengatakan neraca gas yang saat ini sedang dihitung ulang tersebut ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini. Hal ini juga untuk melihat seberapa besar uncommited cargo LNG yang tak bisa diserap oleh PLN dan industri lainnya.
"Akhir tahun ini Insyallah selesai neraca gas, jadi kita baru bisa bicara, berapa cadangan kita, dan apakah kita mau impor atau tidak," ujar Arcandra, Selasa (21/11).
Namun, Arcandra menjelaskan bahwa hingga 2019 nanti Indonesia belum perlu melakukan impor gas. Hal ini terkait proyeksi produksi LNG dalam negeri di tahun 2019 bisa mencapai 250 kargo.
Produksi ini juga nantinya akan didukung beberapa proyek gas seperti Indonesia Deepwater Development (IDD) yang akan beroperasi 2022 dan Masela pada 2024. "Tahun ini saja ada 40 kargo LNG dalam negeri yang tidak laku dan akhirnya dijual ke pasar spot. Berdasarkan perkiraan terbaik pemerintah, pada 2019 mungkin saja belum mengimpor LNG. Ini karena masih ada uncomitted cargo untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN sampai 2019 dan 2020," ujar Arcandra.
Untuk bisa melakukan Impor, menurut Arcandra juga pemerintah perlu menambah infrastruktur gas seperti FSRU dan Jetrry sebagai salah satu langkah regasifikasi dan tempat penyimpanan cadangan gas cair. Saat ini Indonesia hanya memiliki 4 FSRU yang terletak di Muara Karang, Arun, Sumatra dan Kalimantan.
"Kalau mau impor maka kami harus siapkan infrastruktur dari sekarang. Sekarang saya tanya berapa jumlah FSRU dan Jetty yang kita punya," ujar Arcandra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
