REPUBLIKA.CO.ID,MALANG --Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan, inklusi keuangan Kota Malang sudah melampaui target nasional yakni 73 persen. Namun sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan tingkat literasi yang masih berada di angka 37 persen.

"Artinya banyak warga yang terjun dalam lembaga keuangan karena sistem, namun pemahaman mereka masih lemah akan literasi keuangan," kata Sutiaji melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Ahad (19/11).

Untuk mengatasi rendahnya angka literasi keuangan, dia menilai, pemerintah harus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, lembaga ini memiliki tugas untuk memberi pemahaman bagi warga akan hal tersebut. Dalam hal ini selain bertugas untuk monitoring maupun penindakan akan lembaga keuangan.

Tingginya tingkat literasi keuangan di masyarakat, kata dia, akan berdampak positif pada pemahaman tentang layanan jasa keuangan baik dari sektor perbankan hingga asuransi. Hal itu juga dianggap mampu meminimalisasi angka investasi bodong yang selama ini telah banyak merugikan masyarakat. Untuk itu, dia menegaskan, pemerintah Kota Malang hingga kini berupaya mampu menjadi katalisator dan mediator yang dapat mewujudkan hal tersebut.

Sementara itu, Kepala OJK Malang, Widodo, mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah akan terwujudnya angka inklusi dan literasi ekonomi yang baik bagi masyarakat. Dukungan pemerintah dinilai menunjukkan komitmen dalam membangun perekonomian di Kota Malang. "Peran Pemda sinergi dengan lembaga lainnya akan mampu meningkatkan percepatan ekonomi di Malang secara maksimal," kata Widodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika