REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indonesia Competitiveness and Economic Development (ICED) Institute menilai, ekonomi digital perlu dibangun. Pasalnya, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) 2016, sektor UMKM mendominasi 99,9 persen unit bisnis di Indonesia. Bahkan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Tanah Air.

CEO IPMI International Business School sekaligus pendiri ICED Institute Jimmy Gani mengatakan, Indonesia perlu melihat dua model pengembangan ekonomi digital yakni yang dilakukan oleh India dan Cina. Menurutnya, kedua negara tersebut cukup sukses mengembangkan ekonomi digital.

"Di Cina, ekonomi digitalnya di-drive oleh government. Sedangkan di India di-drive oleh society. Kita belum tahu mana yang bisa kita lakukan tapi sekarang ini yang namanya digital sudah mulai bergulir dan pemainnya sudah mulai banyak (di Indonesia)," kata Jimmy dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh ICED Institute bersama IPMI International Business School dan Asosiasi Digital Enterpreneur Indonesia (ADEI) di Jakarta, Kamis, (9/11).

Pada diskusi bertema 'Membangun Ekonomi Digital Indonesia: Peluang dan Tantangan' itu, Jimmy menuturkan, potensi ekonomi digital di Indonesia cukup besar sehingga pemain asing pun mulai masuk.  Menurutnya, untuk mengembangkan ekonomi digital tidak bisa hanya mengikuti arus. Melainkan perlu didesain sekaligus didorong.

"Kalau kita lihat, bila ekosistem bagus maka kita bisa lihat desain bagus yang bisa diimplementasi. Dengan begitu, kita tidak akan kalah dengan Cina, India, dan Malaysia," ujarnya.

Dalam FGD tersebut, seluruh peserta sepakat ada beberapa isu ekonomi digital yang harus diselesaikan. Hal itu meliputi National Payment Gateway (NPG) serta regulasi yang tumpang tindih antara di pusat dan di daerah. "Bila isu-isu itu diselesaikan. Nantinya kita bisa lihat lahirnya startup baru," kata Jimmy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika