REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk wilayah Jawa Timur (Jatim) mendorong sektor perdagangan memiliki kontribusi pada penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai program pemerintah untuk menguatkan hilirisasi produk dengan nilai tambah.
Kepala Bagian Bisnis Ritel dan Briguna BRI Wilayah Surabaya M Misbahul Munir di Surabaya, Selasa (7/11) lalu, mengatakan hingga Oktober 2017 penyaluran KUR BRI di Jatim sudah mencapai 92 persen, dengan kontribusi UMKM pertanian 26 persen, dan sektor perdagangan 40 persen.
Usai seminar tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BRI, ia mengatakan, target penyaluran KUR di wilayah Jatim sampai akhir tahun mencapai Rp 10 triliun. "Sektor perdagangan kami dorong karena memang bagian dari program pemerintah yang ingin menguatkan hilirisasi atau memproduksi sebuah produk yang punya nilai tambah," katanya.
Sementara itu, total BRI di Jatim Kanwil Surabaya hingga Oktober sudah menyalurkan KUR sekitar Rp 3,15 triliun di antaranya adalah Rp 2,9 triliun untuk kredit mikro (plafon maksimal Rp 25 juta), dan kredit ritel Rp 250 miliar. Sedangkan BRI di Jatim Kanwil Malang telah menyalurkan kredit mikro Rp 5,45 riliun dan ritel Rp 476 miliar.
Misbahul mengakui, beberapa tantangan penyaluran yang dihadapi para pelaku UMKM ada pada masalah permodalan, disusul Sumber Daya Manusia (SDM) dan riset pasar, sebab untuk mendapatkan permodalan harus memiliki sejumlah syarat.
"Di antaranya nasabah calon kreditur harus punya kegiatan usaha yang menghasilkan, punya cashflow yakni kemampuan untuk membayar, harus terbuka kepada bank, dan akan lebih mudah bisa sudah memiliki catatan di bank," katanya.
BRI, kata dia, tidak hanya memberikan kredit usaha namun juga melakukan pembinaan kepada UMKM, termasuk memberikan pelatihan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UKM, Mochamad Rizal yang turut hadir dalam seminar mengatakan selain permodalan, banyak UMKM yang belum memiliki pasar tetap dan berkelanjutan terutama untuk pasar ekspor.
"Jadi tidak ada jalan lain selain harus meningkatkan daya saing kapasitas dan kapabilitas UMKM. Sebetulnya para pengusaha bersyukur karena ada 22 kementerian yang punya program peningkatan UMKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik," katanya.
Menurutnya, pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mendorong sektor UMKM melalui pemberian fasilitas promosi, sertifikasi produk halal, produk sehat hingga SNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika