Selasa 31 Oct 2017 20:16 WIB

Kepala Bappenas: Sektor Syariah Jangan Didominasi Perbankan

Rep: Binti Sholikah/ Red: Nidia Zuraya
Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) sekaligus Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) sekaligus Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan agar sektor keuangan syariah tidak melulu didominasi perbankan. Saat ini sekitar 90 persen sektor keuangan syariah berada di perbankan syariah.

"Terutama pasar modal kaitannya dengan sukuk dengan skema pembiayaan-pembiayaan syariah yang menggunakan pasar modal sebagai medianya. Saya pikir Islam capital market harus menjadi perhatian," kata Bambang dalam acara Rapat Badan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (31/10).

Bambang menyatakan perlunya edukasi yang lebih masif terkait sektor pasar modal syariah. Salah satu caranya misalnya dengan menyelenggarakan seminar internasional mengenai Islamic capital market. Sehingga nantinya peserta dari dalam negeri mengetahui sejauh mana perkembangan pasar modal syariah di negara tetangga, seperti Malaysia dan Dubai.

"Dengan melihat seperti itu diharapkan ada terobosan dari bursa dan pelaku atau potensial investor," imbuh Bambang.

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail, menyatakan posisi Indonesia dalam ekonomi syariah cukup startegis di dunia. Tapi sayangnya baru sebagai pasar bukan pelaku utama.

"Sebenarnya potensi Indonesia ada di sisi lain selain perbankan, ada travel, farmasi, dan lain-lain. Kami di KNKS ini menjadi target utama selain perbankan," ujar Rifki.

Jika melihat negara tetangga, lanjut Rifki, mereka sudah punya visi ke depan. Misalnya Dubai visinya menjadi negara capital ekonomi Islamic. Korea dan Jepang juga sudah punya target visi dan misi ke depan. Kedua negara tersebut gencar mempromosikan wisata halal.

"Kita harus persiapkan. Strategi perkembangan ekonomi syariah, kami sudah merancang masterplan aksi, 2015 kita sudah dapat Perpres KNKS. Progres terakhir kami sudah punya blue print pengembangan ekonomi syariah," terang Rifki.

Dalam master plan tersebut, terdapat tiga pilar yang dicanangkan. Ketiganya yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan, riset assement dan edukasi. "Tahun 2024 diharapkan kita sudah mempunyai pertumbuhan share syariah 30-40 persen per tahun," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement