REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Barat mempercepat akses keuangan dan literasi keuangan dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai Kota dan Kabupaten. Wilayah Jabar bagian selatan dipandang paling minim akses keuangannya.

Kepala OJK Regional Jabar Sarwono mengatakan pengukuhan TPAKD diharapkan jadi solusi atas masalah itu. Apalagi berdasarkan survei OJK Jabar tahun 2016 terungkap tingkat inklusi keuangan baru 68 persen dan literasi keuangan sebesar 28 persen.

"Akses keuangan berbanding lurus dengan inklusi keuangan. Dari survei tentu masih rendah. Ada masalah akses keuangan. Ada masyarakat yang belum tersentuh layanan produk keuangan perbankan atau pasar modal," katanya pada wartawan saat pelantikan TPKAD, Selasa (31/10).

Sarwono memandang kasus rendahnya akses keuangan paling banyak terjadi di wilayah Jabar bagian selatan. Alasannya, terjadi ketimpangan ekonomi antara wilayah Jabar utara dan selatan.

"Sorotan wilayah terutama di (Jabar) selatan. Ada ketimpangan pembangunan ekonomi, paling banyak pembangunan di utara, selatan seperti Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik banyak prospektif tapi tidak tersentuh," ujarnya.

Ia menyadari belum tersentuhnya wilayah tersebut karena bentuk usahanya tak masuk radar perbankan. Sebab, jenis usahanya masih baru dan beresiko besar hingga perbankan khawatir ketika ingin menggelontorkan kreditnya. Masalah inilah yang coba diselesaikan oleh kehadiran TPAKD supaya perbankan tak hanya mengejar keuntungan.

"Mengapa belum disentuh?karena tidak diminati perbankan yang usahanya baru, risiko besar, tidak ada agunan, tidak jelas debiturnya. TPAKD ini kolaborasi biar lebih dekat identifikasi masalah ini," ucap Sarwono.

Masalah inilah yang coba diselesaikan oleh kehadiran TPAKD supaya perbankan tak hanya mengejar keuntungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika