REPUBLIKA.CO.ID BANYUMAS -- Tingkat penyerapan beras yang dilakukan Bulog secara nasional dipastikan akan sulit memenuhi target. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono yang mendapat tugas dari Menteri Pertanian mendorong penyerapan beras oleh Bulog, menyebutkan dengan kondisi yang ada saat ini, maka target penyerapan beras yang sudah ditetapkan oleh Bulog pada tahun 2017 ini akan sulit tercapai.
"Sepertinya sulit bisa mencapai 100 persen dari target. Namun untuk kondisi cadangan pangan yang ada saat ini, Insya Allah akan cukup untuk kebutuhan secara nasional hingga Maret-April 2018,'' ujarnya, saat memantau tingkat penyerapan beras di Bulog Sub Divre Banyumas, Kamis (26/10).
Dia menyebutkan, untuk wilayah pemasok utama beras nasional seperti di Provinsi Jateng, Jatim dan Jabar, tingkat penyerapannya hingga akhir Oktober 2017 ini, masih relatif sama. Seperti Provinsi Jateng, tingkat penyerapannya baru mencapai 58 persen, Jatim 60 persen dan Jabar baru 59 persen dari target. Hanya di Provinsi Sulawesi Selatan yang penyerapannya sudah hampir mencapai target, yakni 80 persen.
Momon menyebutkan, sejak 3 bulan pemerintah telah meminta Bulog untuk meningkatkan penyerapan beras dengan harga fleksibilitas Rp 8.030 per kg. Dengan harga fleksibilitas tersebut, pemerintah berharap pencapaian target penyerapan oleh Bulog bisa lebih meningkat. Namun dia dia juga mengakui, dalam kondisi harga beras di pasaran sekarang, upaya Bulog untuk meningkatkan penyerapan dengan harga fleksibelitas sekali pun, akan sulit dilakukan.
''Namun saya berharap, untuk target penyerapan yang sudah dipatok dengan harga pembelian harga fleksibilitas, tetap bisa terpenuhi,'' ujarnya.
Seperti di Jawa Tengah, kata Momon, dari target penyerapan beras sebanyak 602 ribu ton pada 2017, pemerintah telah menetapkan agar Bulog Divre Jateng bisa melakukan pembelian beras petani dengan harga Rp 8.030 per kg sebanyak 100 ribu ton.
Namun hingga akhir Oktober 2017 ini, Bulog Jateng, baru bisa melakukan penyerapan dengan harga fleksibilitas sebanyak 40 persen atau sekitar 40 ribu ton. Dengan demikian, masih kurang 60 ribu ton yang mestinya bisa dibeli Bulog dengan harga Rp 8.030 per kg. ''Kekurangan inilah yang saya dorong agar bisa dipenuhi hingga akhir tahun 2017,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
