REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Faisal Basri menyebut pengembangan industri manufaktur harus menjadi fokus pemerintah demi memacu pertumbuhan ekonomi. Faisal menjelaskan, sektor ini vital karena kontribusi industri manufaktur terhadap pendapatan pajak tercatat mencapai 30 persen.

Karenanya, apabila industri manufaktur tumbuh dengan baik, ia akan memicu naiknya angka perdagangan, penyerapan tenaga kerja hingga akhirnya meningkatkan pendapatan pajak.

Untuk mengembangkan industri manufaktur, Faisal memandang, pemerintah perlu menetapkan sektor prioritas. "Kita perlu membangun prioritas, katakanlah dengan fokus pada empat industri dulu, misalnya makanan dan minuman, farmasi, kimia dan herbal, komputer dan optikal, serta transport equipment," ujarnya, dalam Rembuk Nasional 2017 di Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

Kegiatan Rembuk Nasional tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan organisasi kemasyarakatan. Semua pemangku kepentingan tersebut berdiskusi bersama untuk mencari solusi atas tantangan-tantangan ekonomi yang tengah dihadapi saat ini.

Ketua Tim Perumus Bidang Rembuk Ekonomi, Industri dan Perdagangan Hendri Saparini, menjelaskan, dalam proses praproduksi, kalangan pengusaha mengeluhkan sejumlah hambatan. Seperti sulitnya mendapatkan bahan baku, minimnya modal untuk UMKM dan pelaku usaha dengan kepala keluarga perempuan, serta suku bunga kredit perbankan yang belum juga turun. Sementara, pada sisi produksi, masukan kepada pemerintah meliputi pentingnya riset dan regulasi yang bisa memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sedangkan pada sisi pascaproduksi, para pengusaha membutuhkan dukungan pemerintah terutama dari sisi harga, perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, serta pengaturan tata niaga dan sistem logistik nasional.

"Nantinya masukan-masukan yang ada akan disampaikan kepada Presiden RI dalam acara penyampaian rumusan rekomendasi rembuk nasional," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika