REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah diprediksi akan kesulitan untuk meraih target pajak yang sesuai dengan rencana dalam APBNP 2017 sebesar Rp 1.284 triliun. Sebab hingga akhir September besaran pajak yang diraih baru mencapai 60 persen atau Rp 770,7 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ditanya terkait hal ini enggan berkomentar. Dirinya masih disibukan dengan program perekonomian lain seperti kemudahan berusaha, hutan sosial, dan peremajaan perkebunan sawit.
"Ini lagi malah bahas yang lain. Saya lagi fokus ke program ini (kehutanan)," kata Darmin ketika ditanya wartawan di Istana Negara usai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (10/10).
Begitpun terkait dengan adanya 81 warga negara indonesia (WNI) yang tersangkut aliran dana siluman sebesar Rp 18,9 triliun milik nasabah Indonesia melalui Standard Charted Inggris. Menurut Darmin, hal ini lebih pas jika ditanyakan ke Dirjen Pajak. "Kalau itu (aliran dana) tanya ke Dirjen Pajak," ungkapnya.
Pekan lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi optimis pihaknya bisa mendapatkan 40 persen dari target pendapatan pajak 2017. Meski banyak pihak kerap pesimis dengan angka ini, tapi Dirjen Pajak masih yakin bisa meraih pendapatan sesuai target. "Bisa lah. Kita sudah punya strategi," kata Ken.
Salah satu yang tengah disiapkan adalah peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai perdangan elektronik atau e-commerce. Dengan peraturan ini nantinya perusahaan yang menjual melalui situs tetap harus membayarkan pajak ke Indonesia. Mereka tidak mungkin untuk menghindari pajak karena sudah ada keterbukaan informasi yang memungkinkan pajak dari perusahaan di negara luar masuk ke Indonesia.
Selain itu pemerintah akan menggenjot penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ken menyebut bahwa paradigma masyarakat saat ini senang untuk menghabiskan waktu dengan makan, berpariwisata dan kegiatan lain diluar menyimpan uang. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga membuat pendapatan dari sektor ini masih tinggi dan terus meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika