REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) fokus untuk memperluas kerja sama dengan penyalur kredit pemilikan rumah meliputi bank umum, bank daerah hingga perusahaan multifinance di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pinjaman.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo pada Konferensi "Asia Fixed Income Summit" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (7/9), mengatakan untuk pembiayaan KPR hingga saat ini pihaknya bekerja sama dengan satu bank umum, bank syariah (6), bank pembangunan daerah atau BPD (6) dan multifinance (3).
Untuk penerbitan sekuritisasi, SMF selaku BUMN satu-satunya di Indonesia yang bertugas mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan itu telah menjalin kerja sama dengan dua bank umum di Indonesia.
Terkait penyaluran KPR di daerah, pihaknya melakukan berbagai upaya mendukung peningkatan kapasitas penyaluran KPR melalui pelatihan yang dilakukan secara ekslusif dan kolektif di seluruh BPD di Indonesia.
Selain itu, penyusunan prosedur operasional KPR BPD dengan SMF dan prosedur untuk kredit modal kerja dengan konstruksi perumahan yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Bank Daerah.
Ananta menambahkan per Juni 2017, pihaknya telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 4,5 triliun dari target Rp 5,7 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp1 triliun dari target Rp 2 triliun. Untuk surat utang, pihaknya sudah menerbitkan dengan total mencapai Rp 3,1 triliun dari target Rp 3,5 triliun.
Secara kumulatif sejak SMF berdiri tahun 2005 hingga Juni 2017, pihaknya telah menyalurkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR mencapai Rp 32,6 triliun. Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,1 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp 24,5 triliun dengan jumlah debitur yang telah dibiayai sebanyak 672 ribu di seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2018, Ananta menambahkan pihaknya tengah menggodok target sekuritisasi, penyaluran pinjaman, pengeluaran surat utang dan rencana untuk mengurangi beban subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk rumah murah.
"Fungsi instrumen fiskal SMK akan kami tingkatkan khususnya untuk mengurangi beban subsidi FLPP, " katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
