REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-56 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dalam kuliah umum tersebut, Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya mewujudkan perekonomian bangsa yang berkeadilan.
Jusuf Kalla menyinggung kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa lalu, sehingga mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dia menyoroti kebijakan blanket guarantee pada 1998 yang mengakibatkan negara mengeluarkan dana hampir Rp 600 triliun, melalui utang.
Kemudian, pemerintah menerapkan subsidi yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, negara membuang uang sebesar Rp 6.000 triliun. Jusuf Kalla menilai, Indonesia terlalu besar mengeluarkan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dalam kurun waktu sepuluh tahun. Menurut Jusuf Kalla, subsidi memang penting bagi masyarakat tetapi hanya diberikan di sektor-sektor prioritas saja seperti pendidikan dan kesehatan. Sebab, kedua sektor ini memegang peran penting untuk menciptakan keadilan bangsa.
"Apabila digabung semua itu mungkin kira-kira Rp 6.000 triliun, yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, saya kira infrastruktur kita tidak kalah dengan negara tetangga. Tidak akan kalah," ujar JK, Senin (28/8).
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ke depan yang perlu dipikirkan bersama upaya membangun kembali bangsa agar mampu bertahan dan bersaing dalam era persaingan dunia atau setidaknya setara dengan negara tetangga. Menurut JK, pemerintah ke depan akan memusatkan pada upaya memperkuat pemerintahan di daerah. Hal ini dibuktikan dengan besarnya dana yang ditransfer ke daerah melalui program dana desa. Melalui program dana desa ini berarti pemerintah daerah harus aktif melakukan pembangunan di wilayahnya.
"Dalam beberapa tahun ke depan (dana daerah) akan lebih dari Rp 100 triliun bagaimana beri kemampuan besar ke desa. Kecamatan, kabupaten tugas Anda saat punya posisi. Kita harus kuatkan regional. Semua tingkat pedesaan harus maju," kata JK.
Dalam pandangan Jusuf Kalla, secara politik Indonesia sudah cukup stabil. Namun secara perekonomian masih belum kuat. Oleh karena itu, perekonomian perlu ditingkatkan termasuk pembangunan infrastruktur untuk mengundang masuknya investasi. "Apabila kita bicara politik, kita (Indonesia) lebih stabil dari banyak negara. Di Asia ada bermacam-macam kepemimpinan. Indonesia ada di tengah itu. Malaysia beda, Thailand beda. Di Filipina berbeda, tiga mantan presidennya masuk penjara. Indonesia tak terjadi itu, meski ada rasa tak senang satu sama lain," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika