REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kontribusi investasi swasta terhadap pembangunan nasional diproyeksikan meningkat pada 2018.
"Tidak semua hal dibiayai oleh APBN, peranan swasta harus makin besar," kata Darmin di Jakarta, Kamis (17/8).
Darmin mengatakan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong masuknya investasi swasta kepada proyek pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui jaminan pengadaan tanah.
Pengadaan tanah ini disiapkan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dan sebanyak Rp35,4 triliun telah dianggarkan dalam RAPBN 2018 untuk pembebasan lahan.
"Kita undang swasta, supaya bukan lagi APBN yang dipakai untuk membangun infrastruktur," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Selain itu, untuk mendukung pemerataan pembangunan, ia memastikan, pemerintah akan memberikan akses lahan kepada masyarakat kurang mampu agar tanah tersebut dimanfaatkan dengan lebih efektif.
"Kebijakan pemberdayaan itu reformasi agraria, pemerintah menyediakan lahan melalui perhutanan sosial, untuk membuka akses kepada masyarakat miskin guna mengolah tanah," kata Darmin.
Darmin menambahkan pemerintah juga mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat untuk mendorong terwujudnya akses keadilan sosial yang nyata.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sektor investasi dan ekspor bisa menjadi tumpuan untuk mendorong kinerja perekonomian pada 2018.
"Pertumbuhan lebih optimistis, karena faktor-faktor penyumbang pertumbuhan diluar APBN, diharapkan bisa mendukung pertumbuhan seperti investasi dan ekspor," katanya.
Untuk meningkatkan perekonomian itu, pemerintah mulai mengandalkan peran investasi swasta. Dengan demikian, pemerintah akan mengurangi porsi pembiayaan utang untuk pembangunan pada 2018.
Hal ini yang menyebabkan proyeksi defisit anggaran pada RAPBN 2018 hanya ditetapkan sebesar 2,19 persen terhadap PDB, atau berkurang dari perkiraan defisit anggaran 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018 melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi serta perbaikan kinerja ekspor dan impor.
Perkiraan angka itu berdasarkan proyeksi konsumsi rumah tangga dan ekspor yang masing-masing bisa tumbuh mencapai 5,1 persen, konsumsi pemerintah 3,8 persen, pembentukan modal tetap bruto 6,3 persen dan impor 4,5 persen.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018 adalah infrastruktur, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antarpendapatan dan antarwilayah maupun perluasan kesempatan kerja.
Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja itu diharapkan bisa tercapai melalui peningkatan investasi yang terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
