REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, Indonesia belum merdeka dalam hal papan dan pangan. Padahal, Indonesia telah merdeka selama 72 tahun. "Kita baru merdeka sandang," katanya usai upacara kemerdekaan di Gedung Kementerian PUPR, Kamis (17/8).

Ia melanjutkan, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, pemerataan infrastruktur terus diupayakan guna mewujudkan merdeka papan. Pembangunan perbatasan, konektivitas, Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan lainnya termasuk perumahan bagi masyarakat menjadi fokus besar pemerintah.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran RAPBNP 2018 sangat besar untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 106,9 triliun. Anggaran tertinggi di antara kementerian/lembaga lain tersebut diakui Basuki akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan hal-hal tercela sambil tetap menjaga semangat tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat mutu.

Pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2,5 tahun, pihaknya telah berdampak pada kelancaran arus mudik Lebaran 2017. Selain itu, penyelesaian dan pengoperasian ruas-ruas tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra yang mencapai 568 kilometer (km) pada akhir 2017, pembangunan jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT, penyelesaian pembangunan tujuh bendungan (Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, dan Teritip).

Lalu penyelesaian tujuh Pos Lintas Batas Negara (Entikong, Aruk, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamassin dan Skouw). Ada juga renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan venues olahraga menyambut Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, termasuk Wisma Atlet di Kemayoran dan Jakabaring, serta pembangunan rumah yang telah mencapai dua juta unit dalam kurun 2,5 tahun (2015-2017).

Ia pun menegaskan, terus melakukan perencanaan terpadu serta pemrograman yang matang, sinkron, dan terukur berdasarkan pendekatan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Hal tersebut perlu dilakukan agar sumberdaya yang terbatas dapat mendukung prioritas pembangunan serta menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dalam penyelesaian proyek infrastruktur prioritas dalam sisa waktu empat bulan ke depan, pihaknya akan menggenjot progres fisik agar target penyerapan anggaran 93 persen dapat terpenuhi.

"Saya optimis dengan kerja keras, keuletan dan kesungguhan, target tersebut dapat kita capai," katanya. Saat ini penyerapan anggaran Kementerian PUPR secara kumulatif baru mencapai 42,23 persen sedangkan kemajuan fisik berkisar 47,11 persen.

Sementara itu, menghadapi pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, Basuki melanjutkan, perlu mengidentifikasi dengan cermat dan seksama berbagai proyek yang akan dimulai pelaksanaannya pada awal 2018 mendatang. Hasil evaluasi Bappenas tentang Proyek Strategis Nasional akan dijadikan perhatian, di mana 46 persen telah sesuai target, 41 persen perlu kerja keras dan 13 persen diprediksi tidak akan tercapai.

"Kita perlu mengawal dan mengupayakan dengan kerja keras agar semua misi dan target dapat diselesaikan, sekaligus memperkecil risiko proyek-proyek yang berpotensi tidak selesai sehingga tidak memberikan manfaat bagi publik pada tahun 2019 mendatang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika