REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai impor garam yang setiap tahun dilakukan untuk mengatasi kelangkaan stok merupakan dampak dari tidak seriusnya Indonesia dalam mengembangkan teknologi produksi garam. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menjelaskan, harus ada komitmen politik untuk memperkuat pergaraman nasional, salah satunya melalui bantuan teknologi, sehingga produksi garam tidak lagi menggunakan metode konvensional yang bergantung pada cuaca.
"Impor itu dampak dari kita yang tidak pernah serius mengembangkan teknologi. Harus ada political will dari bangsa untuk menghentikan impor dan memperkuat pergaraman nasional," kata Susan pada diskusi di Jakarta, Jumat (11/8).
Ia mengatakan, petambak garam perlu mendapat bantuan modal atau asistensi dalam teknologi. Sebab, garam berkualitas baik perlu adanya mesin iodisasi dan teknologi produksi yang tidak mengandalkan cuaca.
Saat ini, sistem produksi garam di Indonesia menggunakan sistem evaporasi, yakni air laut dialirkan ke dalam tambak kemudian air yang ada dibiarkan menguap. Setelah beberapa lama kemudian akan tersisa garam yang mengendap di dasar tambak tersebut.
Namun, kondisi cuaca kemarau basah yang dialami saat ini menyebabkan banyak petani gagal panen karena hujan. Karena itu, KIARA meminta pemerintah mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
Dalam pasal 51 UU Nomor 7/2017, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses meliputi teknologi, kerja sama alih teknologi dan penyediaan fasilitas bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman mengatakan, Indonesia perlu belajar teknologi dari Australia sebagai negara asal impor garam Indonesia.
"Menurut saya yang paling bagus seperti di Australia, yaitu bikin ladang garam. Jadi ladang garam itu dasarnya adalah garam, tapi yang boleh dipanen itu garam di atasnya," kata Adhi.
Indonesia telah membuka keran impor 75 ribu ton garam konsumsi dari Australia yang akan dilakukan secara bertahap. Kualitas garam Australia dinilai lebih baik dari Indonesia karena musim panas yang lebih merata serta didukung teknologi pemanasan yang mumpuni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
