REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Pemerintah menyiapkan insentif bagi industri otomotif guna mendukung produksi mobil listrik yang ditargetkan 20 persen pada 2025. "Ya termasuk bea masuk ada komponen PPnBM nya, artinya pemakaian bahan bakar BBM menurun, BBM itu kan masih disubsidi. Itu berarti mengurangi juga konsumen subsidi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan Pembukaan The 12th Gaikindo International Automotive Conference "Rise of the Future Mobility" di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan,Banten, Jumat (11/8).
Wapres mengatakan, di dunia ini ada dua hal yang bersifat universal yang menjadi perjuangan semua orang, yaitu demokrasi dan lingkungan. Karena itu, pengembangan mobil listrik, mobil hibrida untuk mendukung lingkungan merupakan suatu tantangan dan juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, ujar Wapres.
"Bagi Indonesia ini tentu kebijakan pemerintah bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan dan tentu juga aturan-aturan yang baik untuk mobil listrik. Tentu dibutuhkan lagi penyediaan tenaga listrik yang banyak," katanya.
Menurut Wapres, yang menjadi tantangan untuk mobil listrik adalah sumber daya listriknya, namun tidak perlu dikhawatirkan karena tiap lima tahun pemerintah setidak-tidaknya akan membangun pembangkit listrik yang menghasilkan 35 ribu megawatt. "Anda bayangkan kalau tiap malam dua juta mobil yang diisi ulang daya itu berapa megawatt yang dibutuhkan, belum lagi 250 juta handphone di-charge saat yang sama, tentu kebutuhan listriknya akan melonjak luar biasa di waktu malam hari," ujar dia.
Karena itu, perlu disiapkan infrastruktur serta teknologinya. Pemerintah juga sudah menyiapkan car terminal yang lebih besar di dekat Karawang, Jawa Barat.
Terlebih lagi dengan rencana peningkatan ekspor mobil maka infrastruktur harus terus ditingkatkan. Saat ini ekspor mobil sudah mencapai 20 persen dan ditargetkan bisa menyentuh 200 ribu unit hingga akhir 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
