REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta masyarakat agar tidak menggandrungi produk-produk impor. Karena dengan impor akan menguras devisa dan berpotensi meningkatkan utang negara.

"Kalau kita berutang, apalagi utangnya besar, maka kita akan didikte oleh negara pemberi utang. Dikte oleh asing tersebut akan memperlemah sendi-sendi kehidupan bernegara," kata Hermanto dalam keterangan persnya saat launching kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kota Padang, Jumat (4/8).

"Belilah produk-produk dalam negeri. Sendi-sendi kehidupan bernegara akan kuat sehingga kita tidak bisa didikte negara lain," katanya.

PUPM merupakan program pemerintah dalam upaya mengatasi gejolak harga pangan. Gejolak harga pangan, kata dia, akan merugikan petani sebagai produsen dan juga masyarakat yang menjadi konsumen.

Program PUPM dimulai tahun 2016 berupa pemberian dana kepada setiap gabungan kelompok tani (gapoktan) pelaksana program. Dari dana tersebut, ada alokasi untuk membeli bahan kebutuhan pokok langsung dari petani/Bulog dan alokasi untuk operasional gapoktan. Bahan kebutuhan pokok yang dibeli tersebut kemudian dijual langsung ke konsumen melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang bermitra dengan gapoktan.

PUPM dilanjutkan di tahun 2017 dengan pemberian dana operasional kepada dua gapoktan di Padang, yaitu Gapoktan Harapan Bersama dan Gapoktan Inbis Sejahtera. Hermanto bersama Kepala Dinas Pangan Kota Padang Zalbadri menyerahkan secara simbolis bantuan dana kepada kedua gapoktan tersebut.

"Program PUPM membuat rantai pasar pangan menjadi lebih pendek. Petani mendapat keuntungan sementara masyarakat konsumen mendapat harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar," jelas anggota FPKS DPR ini.

Program PUPM juga merupakan upaya menjaga stok pangan agar tidak terjadi kelangkaan. "Kalau langka maka akan masuk produk impor. Kalau impor maka hutang negara akan meningkat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika