REPUBLIKA.CO.ID, COLOMBO -- Pemerintah Sri Lanka pada Sabtu (29/7) waktu setempat menandatangani kesepakatan senilai triliunan dolar AS untuk membiarkan BUMN Cina mengambil alih pelabuhan Hambantota, selatan Sri Lanka. Hal ini disepakati karena Sri Lanka tidak mampu membayar utangnya ke pihak Cina untuk proyek pembangunan infrastruktur.
Seperti diketahui Cina menciptakan One Belt One Road (OBOR) atau yang lebih dikenal dengan jalur sutra baru. Jalur sutra ini melintasi kawasan Asia Tenggra, termasuk Malaysia. Seperti dilansir Independent, apa yang melanda Sri Lanka ikut menjadi kekhawatiran bagi negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Indonesia dan Malaysia.
Menurut Bank Dunia dan Departemen Statistik Malaysia dari tahun 2010 sampai 2016 BUMN Cina membangun dan menginvestasikan proyek senilai 35,6 miliar dolar AS di Malaysia.
Beberapa proyek Forest City juga menjadi perhatian, Ditambah dengan pembatalan kesepakatan Bandar Malaysia dengan perusahaan teknik perkeretaapian China CREC.
Selanjutnya terdapat proyek jalur kereta api senilai 55-miliar ringgit Malaysia yang menghubungkan Kuala Lumpur ke pantai timur Singapura. Proyek itu akan dibangun oleh perusahaan Cina.
Pemerintah Malaysia mengatakan, 30 persen dari pekerjaan tersebut akan melibatkan kontraktor lokal sebagai bagian dari kesepakatan dengan Perusahaan Konstruksi Komunikasi Cina .
Namun, pihak oposisi di Malaysia meragukan hal tersebut setelah adanya investasi yang begitu besar dari Cina di Malaysia. "14 nota kesepahaman yang ditandatangani Perdana Menteri Najib Abdul Razak dengan hina pada November lalu senilai 143,6 miliar Ringgit Malaysia atau setara dengan 55 persen dari anggaran federal 2017 Malaysia," kata Nurul Izzah Anwar, wakil presiden dari Partai Keadilan atau PKR.
Putri Anwar Ibrahim ini menambahkan investasi asing memang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tapi tetap harus menerapkan pendekatan moderat dan kehati-hatian untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Menurutnya penawaran yang disimpulkan terlalu cepat akan meningkatkan eksploitasi, kolusi dan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika