REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian tengah menggalakkan transformasi pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pendidikan vokasi yang terkait dan sepadan (link and match) antara SMK dengan industri.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong perubahan sistem pendidikan kejuruan dari yang awalnya menitikberatkan pada pelajaran umum menjadi spesialis. "Jadi, siswa itu nanti belajar 50 persen di kelas dan 50 persen di industri," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (27/7).
Airlangga mengatakan, saat ini lulusan dari sekolah tingkat menengah di Indonesia mencapai 3,3 juta siswa, sementara perguruan tinggi yang ada hanya mampu menyerap sebanyak 1,7 juta siswa. Oleh karena itu, sekitar 1,6 juta siswa harus diarahkan untuk masuk ke pasar kerja agar tidak menambah tingkat pengangguran. "Namun, mayoritas dari mereka, setelah lulus belum siap bekerja," ujar Airlangga.
Kondisi ini, kata dia, terjadi karena fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki rata-rata SMK di Indonesia tertinggal dua generasi. Dengan program link and match diharapkan para siswa SMK bisa belajar secara langsung mesin produksi yang digunakan oleh industri. Misalnya di industri otomotif, para siswa SMK akan diajarkan mengenai pengelasan dan permesinan. Sementara untuk industri petrokimia, tentunya siswa SMK dari program studi kimia.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, disebutkan bahwa industri dapat membina sebanyak lima SMK di wilayahnya dan setiap SMK bisa dibina lebih dari satu industri.
Sejauh ini, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Timur serta wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. "Hingga tahap kedua, kami sudah memfasilitasi kerja sama sebanyak 166 perusahaan dengan 626 SMK," kata Airlangga.
Program ini akan terus diluncurkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Mengingat pembangunan industri di Indonesia berbasis kewilayahan, maka pengembangan SMK-nya juga berbasis kewilayahan. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi.
Pada Jumat (28/7), Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Barat di Cikarang. Pada tahap ketiga ini, Kemenperin akan melibatkan 140 perusahaan dengan 409 SMK. Program ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam acara tersebut akan ada penandatanganan sebanyak 780 perjanjian kerja sama.
Pada 2019, Kemenperin menargetkan program pendidikan vokasi industri akan melibatkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 perusahaan dengan perkiraan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan sebanyak 845 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika