Kamis 27 Jul 2017 14:28 WIB

IAEI: Indonesia Harus Mampu Jadi Kiblat Bisnis Syariah

 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli EKonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli EKonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masuknya keuangan dan ekonomi syariah dalam arus utama strategi nasional diyakini akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui enam cara.

Pertama, menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi dapat berasal dari investor Islam dari negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang kaya akan minyak dan gas, ataupun dari investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah.

Investasi juga bisa berasal dari investor negara-negara barat yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial.

Kedua, menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik. Ketiga, mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen resiko yang lebih baik.

Keempat, memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu. Kelima, meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara.

Keenam, menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang.

“Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli EKonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (27/7).

Hari ini pemerintah meluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara. IAEI, kata dia, menjadi mitra strategis KNKS untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia sehingga dapat memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi umat, serta bagi Bangsa Indonesia pada umumnya.

“Kita ingin apa yang kita kerjakan mempunyai manfaat besar, manfaat untuk umat karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, maka kalau kita berkontribusi untuk umat, maka secara otomatis kita juga berkontribusi untuk Negara," jelas Bambang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement