REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah akan membuka keran impor garam setelah tim verifikasi membawa hasil terkait kebutuhan garam konsumsi nasional dan stok garam konsumsi nasional saat ini. Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Brahmantya menjelaskan keran impor garam bisa dibuka namun jangan sampai malah merugikan para petani garam dalam negeri.
Bram menjelaskan, saat ini pihak pemerintah masih melakukan analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional. Analisis ini juga berkaitan dengan berapa total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi.
"Ya kalau memang butuh impor pasti di impor dong. Panen yang dilakukan oleh rakyat kan kita harus punya datanya, bps saat ini tengah mendata produksi garam rakyat saat ini berapa persen, kalau tetap kurang kan masalah neraca kebutuhannya harus sama," ujar Bram di KKP, Rabu (26/7).
Bram menjelaskan, pada pekan ini tim verifikasi sudah bisa membawa hasil data dari analisis di lapangan tersebut. Setidaknya KKP mendeteksi di dua titik seperti Pamekasan dan Pati sebagai salah satu wilayah produsen garam terbesar di Indonesia.
"Nah nanti dari verifikasi ini akan tentukan berapa sih nilai amannya sebelum panen garam berikutnya. Saat ini kan petani garam yang diuntungkan tapi tidak semua bisa membuat garam, karena dibeberapa lokasi masih hujan. Kalau ada disparitas supply and demand kan harus terpenuhi impor" ujar Bram.
Selain melihat stok dan neraca supply and demand, Bram mengatakan perlu adanya penyesuaian Peraturan Menteri Nomer 125 Tahun 2015 terkait impor Garam. Bram menjelaskan, penyesuaian permendag ini penting untuk bisa menentukan kadar NaCL dalam garam yang hendak diimpor. "Permendagnya harus disesuakan dulu," ujar Bram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
