REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi golongan usia itu, terutama soal kemiskinan, perlu diatasi.
"Untuk mengatasi kemiskinan anak, kita perlu memahami profil anak Indonesia dan kemiskinan yang dihadapinya," ujar Bambang saat peluncuran buku "Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia", hasil kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan The United Nations Children's Fund (UNICEF) di Jakarta, Selasa (25/7).
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, secara nasional, persentase anak miskin di Indonesia sebesar 13,31 persen. Hampir separuh anak miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 47,39 persen.
Dilihat menurut provinsi, angka kemiskinan anak tertinggi berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 35,57 persen, 31,03 persen, 26,42 persen. Sementara angka kemiskinan anak terendah berada di Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan yaitu masing-masing sebesar 5,39 persen, 5,55 persen, dan 6,06 persen.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan anak tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang biasa diukur dari aspek moneter. Selain itu, kemiskinan anak juga dapat diukur melalui aspek yang lebih luas dan bersifat mulitidimensi, seperti sulitnya anak miskin untuk mendapatkan akses fasilitas perumahan yang layak, makanan yang cukup mengandung gizi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, maupun hak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran.
"Buku ini merupakan upaya penting untuk memperoleh pemahaman seragam mengenai kemiskinan anak tidak hanya moneter tapi juga multidimensional, sehingga diharapkan ke depan dapat dirumuskan arah kebijakan yang tepat," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika