REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengharapkan keterlibatan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dalam program pembangunan di tanah air. Keterlibatan IDB terutama diharapkan di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Saya yakin bahwa sebagai lembaga keuangan multilateral, saat ini waktu yang tepat bagi Bank Pembangunan Islam untuk terlibat dalam Kemitraan Pemerintah Swasta di Indonesia," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (4/12).
Dalam pidato kunci pada lokarya bertema 'Membuka Potensi Indonesia Dalam Mengadakan Proyek Sektor Sosial Melalui Kemitraan Pemerintah Swasta', Bambang mengatakan program pembangunan kesehatan dan pendidikan diharapkan mendapat dukungan keuangan dari IDB.
Menurut dia, karena dua sektor tidak hanya termasuk dalam Tujuan Pembangunan Keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), tapi juga merupakan prioritas dari agenda nasional pemerintah Indonesia. Dia menekankan bahwa SDGs lebih merupakan peluang untuk berinvestasi dari sekadar tujuan pembangunan.
Menurut Bambang, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam hal ketersediaan fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan. Dalam hal kesehatan, kata dia, pemerintah saat ini tengah berupaya menekan angka kematian ibu yang masih sebesar 305 per 100 ribu kelahiran hidup.
Selain itu, pemerintah juga berusaha menurunkan jumlah kasus "stunting" atau gangguan pertumbuhan pada anak karena mengalami kekurangan gizi sejak berada dalam janin, serta mengatasi penyebaran penyakit menular.
"Anggaran nasional untuk kesehatan sebesar lima persen, namun ini tidak akan pernah cukup," kata Bambang.
Ia mengatakan skema Kemitraan Pemerintah Swasta atau Public-Private Partnership (PPP) diharapkan dapat mengambil bagian dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. "IDB dapat berperan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta untuk pembangunan infrastruktur sosial yang juga melibatkan kementerian, pemerintah daerah dan BUMN tertentu. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam menjamin kelayakan proyek pembangunan, khususnya dalam manajamen risiko dan menghadapi ketidakpastian," katanya.
Bambang menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak, serta mendorong gaya hidup sehat agar tidak banyak masyarakat yang harus pergi ke rumah sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurut dia, pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks dikarenakan kondisi geografi yang menantang.
"Contohnya di Papua. Kita harus menerapkan pelayanan kesehatan yang lebih inovatif, seperti membangunan klinik-klinik kecil di seluruh wilayah Papua mengingat jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya cukup jauh, serta masih kurangnya jumlah tenaga medis," kata Bambang.
Dia mengatakan salah satu solusi dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia yang memiliki kondisi geografi cukup sulit adalah dengan memoderenisasi pelayanan kesehatan menggunakan teknologi, salah satunya adalah dengan telemedicine atau pelayanan kesehatan jarak jauh.
"Solusi lainnya adalah dengan membangunan rumah sakit-rumah sakit kecil di seluruh wilayah seperti yang dilakukan oleh Turki," ujar Bambang.
Dia menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut memiliki kekhusuan berbeda, seperti rumah sakit untuk kanker, penyakit jantung dan lainnya, namun dibangun dalam satu wilayah dan dioperasikan oleh sektor swasta.
"Sektor swasta yang membangun dan mengoperasikan rumah sakit tersebut, sementara pemerintah akan membayar sesuai dengan pelayanan yang disediakan oleh mereka," jelas Bambang.
Lokakarya yang digelar oleh IDB tersebut mempertemukan sejumlah kementerian, pemerintah daerah dan pihak swasta guna membangun pengetahuan yang lebih mendalam tentang Kemitraan Pemerintah Swasta dalam pembangunan infrastruktur sosial, terutama kesehatan dan pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
