REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan terus memacu pembangunan di luar Jawa selama masa pemerintahannya berjalan. Menurutnya, hal ini dilakukan agar ada pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.
"Orientasi kita memang tidak Jawasentris. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi Indonesiasentris, inilah perubahannya," kata Presiden dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/11).
Saat acara ulang tahun ke-18 Metro TV pada Senin malam, Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi, di mana ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandara, dan pelabuhan dibangun pemerintah. "Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial," tutur Jokowi.
Presiden mengatakan, pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dia menunjukkan ketiadaan ego politiknya dengan memilih pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kalau saya orang politik, yang benar (infrastruktur) dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. Return (timbal balik) ekonomi di sini, di Jawa, dan return politik juga baik. Tapi, risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesiasentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru," ujar Jokowi.
Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Jokowi tak akan terasa dampaknya secara instan. Dia menyebut, pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat.
Dia mengungkit, sejak berkuasa sudah ada banyak program yang pemerintahannya jalankan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Jokowi juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha.
Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke-72 dari seluruh negara di dunia. "Pemberdayaan ekonomi kecil kami lakukan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebelumnya 22-23 persen kita subsidi bunganya, menjadi tujuh persen yang bisa dinimati UMKM. Bank wakaf mikro juga kami dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, tapi paling tidak kami mulai ekonomi umat juga perlu diperhatikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
