REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemindahan ibu kota pemerintahan yang saat ini berada DKI Jakarta akan melibatkan sektor swasta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pemindahan ibu kota administrasi dan pemerintahan yang rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Cari skema di mana keterlibatan sektor swasta kita dorong sehingga biaya APBN akan sangat minimum," jelas Bambang di Kompleks Parlemen, Rabu (5/7).
Bambang menyebutkan, pemerintah akan memberikan iming-iming kepada swasta agar mau meramaikan ibu kota baru berupa ketersediaan lahan. Artinya, swasta nantinya akan disediakan tanah milik pemerintah untuk melengkapi fasilitas pemerintahan dan administrasi yang bisa menunjang kinerja perusahaan swasta.
"Tanah masa gak mau. Kita justru akan mencari lokasi kepemilikan tanah sudah di tangan pemerintah. Kebijakan ini tidak akan kami lakukan kalau pemerintah harus membeli tanah," ujar Bambang.
Bambang menyebutkan, pemindahan ibu kota pemerintahan ini mengacu pada pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ekonomi, dan keuangan seperti halnya Washington DC dan New York di Amerika Serikat (AS). Washington DC berperan sebagai ibu kota pemerintahan di AS, sementara New York menjadi pusat bisnis dan ekonomi negara adidaya tersebut.
Tak hanya itu, pemisahan ibu kota juga terinspirasi dari Brasilia, Brasil yang menjadi pusat pemerintahan dan Sao Paulo yang berperan sebagai pusat bisnis dan ekonomi di Brasil.
Salah satu tujuan pemisahan ibu kota, ujar Bambang, adalah untuk mempersempit ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Saat ini Pulau Jawa sendiri berkontribusi atas 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.
Angka ini cenderung terus meningkat setiap tahunnya sehingga pemerintah menilai perlu ada upaya lebih besar untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa. "Jadi, ini trennya terus meningkat. Jadi, menurut kami harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa," katanya.
Bambang juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepadanya untuk melakukan kajian secara mendalam untuk memilih ibu kota pemerintahan pengganti DKI Jakarta. Jokowi, ujarnya, menginginkan ibu kota pemerintahan nantinya bisa mewakili kota ideal untuk Indonesia.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan sebetulnya belum matang. Apalagi, pemilihan kota pengganti nantinya akan berimbas kepada kebutuhan anggaran untuk melengkapi infrastruktur penunjang yang ada.
"Kalau di Kalimantan anggarannya akan besar sekali. Tapi memang posisinya strategis," ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
