REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator dari Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja mengapresiasi program Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya menjamin pasokan pangan di kawasan DKI Jakarta. Dia berpesan agar Kementan melakukan regulasi agar program tersebut dapat berjalan dan tidak merugikan kabupaten/kota yang menyangga kebutuhan pangan DKI Jakarta.
“Program ini perlu diorganisir dengan baik dan perlu adanya kebijakan pengetatan impor ke ibukota agar kabupaten mempunyai akses pasar yang luas. Program ini juga menarik untuk diduplikasi di daerah,” ujar Rahmijati melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (5/7).
Senator dari Banten Habib Ali Alwi juga menilai DKI Jakarta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut untuk diterapkan di daerah kedepannya. “Sebagai anggota DPD kita harus memfasilitasi program ini. Program ini merupakan program kebanggaan, jika ini berhasil yang lain juga akan berhasil,” katanya.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan untuk mendukung program tersebut, dirinya membutuhkan sekitar 200 ribu hektar lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. Kementan, kata dia telah berkerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program ini.
“Untuk Jakarta kita butuh 200 ribu hektar lahan, dan Kementerian Kehutanan sudah setuju akan itu. Kita akan gunakan hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Kedepannya kami akan mengintegrasikan dengan sapi,” ujar Amran.
Terkait keberhasilan program dari Kementerian Pertanian tersebut, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan berpesan agar pemerintah dapat menggerakkan kelompok tani di setiap kabupaten atau kota. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pertanian seperti pupuk ataupun penyediaan bibit agar produksi pertanian dapat terus berjalan dan mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika