REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ide untuk menekan ketimpangan terus bergulir dari pemerintahan satu ke pemerintahan selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi mencoba menjawab tantangan ini dengan mengedepankan kebijakan ekonomi pemerataan. Realisasinya, ujarnya, dengan redistribusi lahan.
Apalagi, kata Darmin, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki catatan rinci soal kepemilikan lahan. Selama ini, BPS hanya memberikan informasi mengenai penguasaan lahan, di mana petani yang menggarap tanah orang lain sudah bisa disebut memiliki penguasaan. Artinya, data yang ada sekarang belum menunjukkan kepemilikan yang sesungguhnya. Darmin menilai, bila ditinjau dari kepemilikan lahan, maka akan terlihat ketimpangan distribusi lahan yang masih besar.
"Ekonomi berkeadilan kita perlu membenahi persoalan lahan. Ini bukan masalah yang mudah, karena kita terlambat 72 tahun. Namun, kalau tidak dikerjakan maka semakin parah ke depannya," kata Darmin, di Museum Kebangkitan Nasional, Selasa (30/5).
Meski begitu, Darmin mengklaim usaha pemerintah selama ini tidak sia-sia. Hal ini terlihat dari angka rasio gini yang perlahan mengalami penurunan meski terbilang sangat tipis. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sejak kuartal empat tahun lalu sudah bisa tembus 5,0 persen. Bila dijabarkan berturut-turut, penurunan gini ratio sejak Maret 2015 sampai September 2016 yaitu 0,408, 0,402, 0,397, dan terakhir 0,394. Meskipun penurunannya tipis, tetapi menurut Darmin hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan indikator makro membuat ekonomi berkembang dengan kualitas yang baik.
"Mulai terlihat bahwa selain pertumbuhan mulai membaik, sedikit membaik, kemudian kalau dilihat indikator2 lain, tingkat kemiskinan turun, tingkat pengangguran turun. Gini rasio juga turun (meski) tidak banyak namun turun," ujar Darmin.
Dia bilang setidaknya ada tiga pembenahan yang dilakukan, pertama di sisi anggaran. Sejak awal pemerintahan, Jokowi memulai mentrasformasikan kebijakan anggaran yang konsumtif menjadi produktif yakni dengan mengalokasikan anggaran subsidi untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan bantuan sosial.
Kedua, merumuskan beberapa sektor menjadi pondasi ekonomi yakni sektor industri manufaktur, pariwisata, perikanan. Ketiga yakni melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk menarik minat investasi agar semakin kompetitif.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebutkan, persoalan distribusi lahan memang masih melemahkan masyarakat kecil. Pemerintah mencatat, 70 persen perkara di pengadilan berkaitan dengan sengketa lahan. Dari sekitar 136 juta bidang tanah, 47 juta bidang di antaranya belum bersertifikat. Sofyan melihat, kondisi ini sekaligus memperparah ketimpangan ekonomi. Alasannya, banyaknya masyarakat kelompok ekonomi bawah yang belum memiliki sertifikat tanah membuat mereka semakin sulit mengakses kredit untuk berusaha.
Lantaran tak memiliki jaminan untuk memperoleh penyaluran kredit, maka Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sulit berkembang dibandingkan usaha berskala besar. Dengan kata lain, usaha besar bisa mudah berkembang dan UKM justru terhambat. Hal ini lah yang dianggap semakin memperlebar jurang ketimpangan. "Makanya kami targetkan 5 juta bidang lahan akan disertifikatkan," ujar Sofyan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
