REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2016- 2017 ini naik sekitar 16 persen secara year on year (yoy). Ia mengatakan pada 2016 sekitar 361.972 perusahaan tercatat sebagai perusahaan aktif yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah seluruh tenaga kerja aktif hingga akhir 2016 mencapai 22,63 juta pekerja.

Agus mengatakan dari jumlah peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut, saat ini total ekuitas yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 271 triliun. Dari Rp 271 triliun tersebut setidaknya terdapat kenaikan iuran sebesar 34,9 persen dari 2015 ke 2016 dan sudah mencapai 15 persen pada April tahun ini.

"Total dana kita per April 2017 mencapai Rp 271 triliun. Dan untuk pengelolaan dana naik 22,9 persen. Untuk iuran sendiri naik 15 persen," ujar Agus di Jakarta, Selasa (30/5).

Agus mengatakan pada 2016 lalu total investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 260,54 triliun. Dari jumlah investasi tersebut setidaknya BPJS meraup keuntungan sebesar Rp 22,5 triliun pada 2016 kemarin.

"Kita investasi memang lebih banyak ke obligasi. Ada beberaa ke deposito, saham, reksadana dan properti serta penyertaan langsung. Untuk obligasi sendiri setidaknya 61,88 persen dari seluruh total investasi," ujar Agus.

Agus mengatakan pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan akan lebih meningkatan investasi di sektor properti. Ia menilai, investasi di sektor properti memiliki dampak yang lebih luas dan memiliki resiko yang minim.

Ia mengatakan, investasi di sektor properti juga bisa menambah ekuitas aset BPJS Ketenagakerjaan dan bisa menjadi salah satu sumber dana karena ketika aset tersebut jadi, maka bisa menjadi salah satu perputaran uang.

Ia mengatakan investasi di sektor properti juga menjadi salah satu wujud keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastrktur nasional. Ia berharap kedepan, setiap tahunnya kontribusi BPJS Ketenagakerjaan bisa makin meningkat dalam bidang infrastruktur.

"Total kontribusi untuk infra sudah, memang masih kecil Rp 59 triliun. Bentuknya obligasi, reksadana. Instrumen itu, Rp 232 triliun kita tempatkan di instrumen lembaga atau organisasi yang terkait dengan pemerintah. Bank Pemeirntah, Bank BUMD. Dana bank itu, salah satunya untuk infra dan membangun ekonomi," ujar Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika