REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) terbaru, Fanshurullah Asa menginginkan percepatan penerapan kebijakan BBM Satu Harga di seluruh Tanah Air. PT Pertamina persero selaku badan usaha yang ditugaskan pemerintah, menargetkan pembangunan SPBU di 150 titik. Pada tahun ini, Pertamina bakal membangun infrastruktur tersebut di 54 daerah terlebih dahulu.

"Kalau kami dari BPH Migas inginnya bukan 54 saja, inginnya speed atau dipercepat. Kalau ada 150 titik ya semestinya 2017 ini diwujudkan semua," kata Fanshurullah saat ditemui usai pelantikan pejabat baru di lingkungan BPH Migas, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Jumat (26/5).

Kendati demikian, ia memahami perhitungan Pertamina. Kemampuan keuangan perusahaan pelat merah tersebut lebih realistis membangun di 54 titik pada tahap awal. "Nah urusan penambahan biaya bukan di ranah BPH Migas, lebih ke negara ya. Tapi kami juga melihat bagaimana pemerintah ada penyesuaian harga, ya itu silakan," ujarnya.

BPH Migas, kata dia, bakal mengawal realisasi target pemerintah dalam pemberlakuan BBM Satu Harga. Menurut Fanshurullah, BPH akan membuat aturan mengenai hal ini. "Nanti kita akan awasi Pertamina agar kebijakan BBM Satu Harga dapat diwujudkan. Kami akan buat aturan, menugasi, mengawasi, memverifikasi, bahkan di amanat permen dapat memberikan sanksi ke badan usaha. Kita harapkan Pertamina lakukan koordinasi dengan BPH Migas," tuturnya.

Ia memahami perhitungan korporasi dalam menyiasati biaya yang dikeluarkan. Pada intinya, pemerintah mengingankan keterjangkauan harga serupa bisa dinikmati masyarakat di seluruh pelosok negeri.

"Tapi kami melihat Pertamina sempat klaim rugi juga kan (untuk salurkan BBM). Infonya begitu. Pokoknya kami inginnya agar semakin cepat realisasi lembaga penyalur. Karena dengan begitu masyarakat akan  semakin banyak menikmati keadilan harga BBM," tutur Fanshurullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika