REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross meminta tambahan anggaran sebesar 5,5 juta dolar AS untuk pelaksanaan penegakan aturan dalam menindak praktik perdagangan yang tidak adil, dan pelanggaran keamanan ekspor. 

Ross mengatakan pada sub-komite House Appropriations bahwa tambahan anggaran sebesar 4,5 juta dolar AS yang diminta oleh Trump Administration akan digunakan untuk pelaksanaan 29 posisi baru di International Trade Administration. Posisi baru ini akan fokus pada investigasi antidumping dan antisubsidi. 

"Kami akan memastikan bahwa tidak ada negara atau perusahaan asing yang dapat memanfaatkan pasar AS secara tidak adil," ujar Ross dilansir Reuters, Jumat (26/5).

Ross menambahkan, Departemen Perdagangan AS juga menangani kasus-kasus perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga merugikan negara. Dengan kebijakan baru Presiden Donald Trump ini mereka membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk menciptakan perdagangan yang adil, dan menjalankan penegakan hukum sesuai aturan. 

Peningkatan hukum terhadap perdagangan yang tidak adil tersebut telah dimasukkan dalam anggaran fiskal Pemerintah AS 2018, bersamaan dengan pemotongan dana bantuan pangan, perawatan kesehatan, dan program lainnya. Selain itu, Departemen Perdagangan AS juga akan mendapatkan dana sebesar 1 juta dolar AS untuk Bureau of Industry and Security (BIS), yakni divisi yang memberlakukan kontrol ekspor pada teknologi sensitif.

Ross mengatakan, anggaran tersebut untuk mendanai 19 agen baru dalam penyelidikan terhadap ZTE Cina karena telah melanggar sanksi perdagangan terhadap Iran dan Korea Utara. "BIS menjadi pemimpin dalam memecahkan kasus ini, jadi saya yakin bahwa 19 agen tambahan tersebut akan berdampak nyata," kata Ross. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika