REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Bank Indonesia (BI) berharap dana dari investor asing semakin banyak masuk, setelah Standar & Poor (S&P) memberikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi (investment grade). Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Dody Budi Waluyo mengatakan, sampai 2022 atau 2023 pemerintah memerlukan sekitar Rp 3.203 triliun untuk membiayai Proyek Unggulan Strategis Nasional (PSN). "Tentunya tidak bisa hanya mengandalkan APBN, bisa dari BUMN, dan swasta, baik bank maupun nonbank," ujarnya di Bali, Senin, (22/5).

Berdasarkan data BI, tahun ini, sejak Januari sampai 5 April lalu dana asing yang masuk (capital inflow) mencapai Rp 79,1 triliun. Total dana itu naik Rp 21,5 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 57,6 triliun.

BI merincikan dari jumlah tersebut, sebanyak 78,5 persen atau sebesar Rp 62,1 triliun mengalir ke Surat Berharga Negara (SBN). Lalu 12,3 persen atau sekitar Rp 9,7 triliun dana asing masuk ke saham.

Dody menyebutkan, pembiayaan dari nonbank ke infrastruktur pun terus meningkat. Pada April 2017 year to date (ytd) mencapai Rp 49,3 triliun. Lebih tinggi dari periode sama 2016 sebesar Rp 27,7 triliun.

"Selama ini pembiayaan dari perbankan masih tinggi sekitar 80 persen. Diharapkan nonbank kontribusi pembiayaannya bisa meningkat," tambah Dody.

Ikuti Whatsapp Channel Republika