REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka akan tetap berlanjut tanpa terbitan obligasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencari sumber dana dari reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan sindikasi perbankan selain dari APBD.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, obligasi belum Pemprov Jabar proses lagi. Karena itu Pemprov mengupayakan Bandara Kertajati bisa dapat dana tanpa obligasi. Sumber dana sebagian dari APBD, RDPT yang di belakangnya ada BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen.
"BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen punya dana mengendap. Dibanding ke sektor keuangan saja, baiknya diinvetasikan juga ke infrastruktur," kata Ahmad usai Tasyakur Peluncuran Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB di IPB Convetion Center, Selasa (16/5).
Dana RDPT yang akan dikucurkan dan sisanya dari sindikasi perbankan. Pembangunan Bandara Kertajati butuh dana Rp 2,1 triliun dimana Rp 1,5 triliunnya bersumber dari penyertaan modal APBD dan reksa dana sekitar Rp 700 miliar, sehingga porsi penyertaan Pemprov Jabar sebesar 51 perse. Sisa kebutuhan dana Rp 600-700 miliar dari sindikasi perbankan.
"Perbankan ada yang sudah mau," kata Ahmad. Bandara Internasional Kertajati jadi salah satu proyek infrastruktur besar dalam agenda pembangunan Pemprov Jabar. Bandara ini ditargetkan rampung pada 2017 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika