REPUBLIKA.CO.ID,BALI -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung program standardisasi operasional tujuh pelabuhan utama di Indonesia yang dicanangkan oleh Pelindo II. Untuk mendukung agar penyelarasan sistem tersebut cepat tercapai, ia berjanji memberantas aktivitas ilegal di pelabuhan yang melanggar aturan.

"Pertama kali yang kita lakukan adalah penertiban segala tindakan-tindakan yang tidak patuh di sana," ujar Menhub, usai menghadiri Konferensi Pelabuhan Dunia di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/5) kemarin.

Perbaikan sistem operasional di pelabuhan, kata dia, harus dibarengi dengan bersih-bersih aktivitas liar. Sebab, jika tidak, Budi meyakini standardisasi pelayanan yang diharapkan mustahil dapat tercapai. "Karena kalau ada orang-orang tertentu yang campur tangan di pelabuhan-pelabuhan, sulit bagi kita untuk meningkatkan standar baru," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Massasya menyebut apabila seluruh pelabuhan besar di Indonesia menerapkan standar operasional yang sama maka biaya logistik dapat turun sekitar 3,6 persen. Elvyn menyebut, pihaknya sudah melakukan simulasi penyamaan standar operasional dan menemukan bahwa standardisasi pengelolaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas.

Adapun standar yang harus disamakan mulai dari operasional pelabuhan, sistem keuangan hingga pola pembukuan. Standar yang sama tersebut akan segera diterapkan di tujuh pelabuhan utama yang berada di bawah Pelindo I sampai Pelindo IV.

Menurut Elvyn, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Pelindo I dan IV untuk menyeragamkan standar operasional pelabuhan demi mengurangi ongkos logistik. Dalam waktu dekat, ia menargetkan juga dapat segera menjalin kerja sama serupa dengan​ Pelindo III.

"Tahun ini diharapkan selesai sehingga tahun depan sudah mulai kelihatan efisiensinya," kata Elvyn, di sela-sela gelaran World Ports Conference di Nusa Dua, Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika