REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan sekitar 200 ribu hingga 300 ribu hektare di 10 kabupaten penyangga untuk mengamankan stok pangan sekaligus menghindari adanya gejolak harga pangan pokok masyarakat di Jabodetabek.
"Kita harus memanfaatkan daerah perbatasan kota yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur untuk menyangga kebutuhan pangan masyarakat di kota besar," katanya dalam acara Rapat Kordinasi Gabungan di Kantor Badan Litbang Pertanian, Selasa (9/5).
Sepuluh kabupaten yang penyangga tersebut adalah Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang dan Karawang.
"Saat ini kita harapkan 250 ribu hektare dapat disiapkan untuk penuhi kebutuhan jagung di Jabodetabek," lanjut dia.
Menurutnya jagung hasil produksi dalam negeri memiliki kualitas yang lebih baik dari jagung impor. Sehingga selama dua tahun ini pemerintah bisa mengurangi impor jagung. Termasuk tidak ada lagi permintaan dari para importir jagung.
Untuk mensukseskan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jabodetabek, Amran menegaskan bahwa pihaknya juga akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain.
Dalam pengadaan lahan, Kementan bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian BUMN dalam hal ini Perhutani. Ia menjelaskan, pola penanaman yang dilakukan adalah integrasi hutan dengan jagung, hutan dengan cabai, hutan dengan bawang.
"Apa saja kebutuhan Jakarta. Juga integrasi sapi, kambing dengan hutan," ujar dia.
Sedangkan Kementan merangkul Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI untuk penyaluran kredit. Hasil produksi petani nantinya akan diserap Bulog dan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Kementan sendiri bertugas memberikan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih dan pompa yang akan diberikan secara gratis.
Ada 600-700 unit alsintan yang dibagikan secara proporsional ke 10 kabupaten tersebut, tergantung luasan masing-masing wilayah. Selain itu, Amran melanjutkan, untuk pemenuhan embung di desa pihaknya bersinergi dengan Kementeridan Desa dan PDT.
"Kalau ini berhasil, saya pastikan tidak ada impor lagi, ini adalah solusi permanen untuk Jabodetabek agar harga pangan tidak mengalami fluktuasi," kata dia.