REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG -- Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pemerintah memang kesulitan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Sebab, kebutuhan masyarakat akan harga murah tidak serta merta bisa dilakukan.

Pengakuan ini dikatakan Joko Widodo (Jokowi) saat seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lampung, Nurhayati, mengeluh bahwa harga pangan kerap melambung khususnya menjelang hari raya seperti Idul Fitri.

"Saya ingin memberikan gambaran beta amenjaga keseimbangan itu sulit. Kita bisa saja harga murah, kita dibuat murah bisa, tapi nanti yang menjerit, petani karena harga gabah dan beras jatuh. Ini sulitnya menjaga kesimbangan," kata Jokowi pada pertemuan dengan diaspora di Hongkong, Ahad (30/4).

Presiden mencotohkan, penurunan harga daging yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya harga daging bertengger pada Rp 100 ribu- Rp 120 ribu per kilogram (kg). Pemerintah kemudian membuka keran impor daging sapi dan kerbau beku dengan kisaran harga Rp 75-90 ribu per kg, tergantung jenis daging.

Namun, sekarang banyak peternak sapi lokal yang protes. Mereka menyebut bahwa sapi yang mereka miliki tidak bisa dijual karena harga daging sapi lokal terlampau mahal. Jika terjual pun butuh waktu yang lama dibandingkan sebelum adanya impor daging beku.

Hal inilah yang sekarang masih diformulasikan oleh pemerintah, di mana harga pangan tidak memberatkan masyarakat. Di sisi lain, produsen lokal seperti peternak atau petani tidak protes karena mengalami kerugian. "Perhitungan ini tidak mudah dan membutuhkan waktu," ucap Jokowi.

Menurutnya, bisa saja pemerintah bisa saja menurunkan harga pangan dengan memperbesar keran impor. Namun, hal ini bisa membuat produsen lokal bangkrut. Produksi yang berlimpah seperti beras saja saat ini dikeluhkan karena harga gabah yang disebut anjlok. "Jadi inilah yang sedang kita kelola. Kita akan coba. Menjaga keseimbangan itu tidak mudah," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika