REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Roda perekonomian Indonesia masih didominasi oleh tiga sektor usaha, yakni perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, serta industri pengolahan. Berdasarkan hasil pendataan usaha dan perusahaan dalam sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), ketiga sektor usaha tersebut menguasai 79,42 persen dari 22,73 juta usaha yang tercatat di seluruh Indonesia.
BPS juga merinci dari ketiga jenis usaha terbanyak, jenis usaha perdagangan besar dan eceran memimpin di posisi teratas. Terdapat 12,3 juta atau 46,17 persen pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran ini. Kemudian sektor usaha akomodasi dan makanan-minuman menduduki tempat kedua dengan porsi 16,72 persen atau 4,47 juta usaha dan sisanya, 16,53 persen atau 4,42 juta usaha bergerak di sektor industri pengolahan.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, sensus ekonomi yang dilakukan sejak 2016 ini menunjukkan besarnya potensi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Sensus ekonomi mencatat bahwa dari seluruh usaha yang berjalan di negeri ini, 98,33 persen di antaranya atau sebanyak 26,26 juta usaha tergolong ke dalam UMK. Sementara sisanya, 1,67 persen berskala usaha menengah besar (UMB).
Sementara dilihat dari sebaran usaha berdasarkan letak geografis, BPS mengungkapkan bahwa Indonesia bagian barat masih mendominasi pusat-pusat ekonomi yang ada. Sebanyak 79,35 persen usaha berada di Indonesia bagian barat yakni Pulau Sumatra dan Jawa. Sedangkan bila dirinci lagi, Pulau Jawa sendiri menyumbang 60,74 persen usaha. Artinya, dari 22,73 juta usaha atau perusahaan yang ada di seluruh Indonesia, 16,2 juta di antaranya berada di Pulau Jawa.
BPS juga mengulik sebaran data berdasarkan kategori lapangan usaha berdasarkan jenis sektor usaha. Hasilnya, dari 70,32 juta tenaga kerja baik formal dan informal yang ada di Indonesia, 31,81 persen di antaranya atau sebanyak 22,4 juta orang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran. Diikuti pekerja di sektor industri pengolahan sebesar 22,75 persen, akomodasi dan makanan-minuman 11,97 persen, dan selebihnya yakni 33,47 persen tersebar dari pertambangan, konstruksi, pendidikan, hingga kesehatan.
"PR-nya memang soal pemerataan kesempatan usaha. Agar usaha bisa tumbuh juga di luar Jawa," ujar Suhariyanto dalam peluncuran hasil pendataan usaha dalam Sensus Ekonomi 2016, di Kantor Pusat BPS, Kamis (27/4).
Meski begitu, Suhariyanto mengatakan bahwa secara makro kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan yang positif. Menurutnya, dengan rasio gini yang sempat turun tipis di tahun lalu menjadi 0,394, dan angka pengangguran yang relatif menurun, pemerintah hanya perlu fokus dalam isu pemerataan.
"Fokus bagaimana mewujudkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. Karena kita tahu di mana sebagian besar penduduk indonesia bekerja," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, data yang dirilis BPS tentang kondisi dan sebaran usaha di Indonesia bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ke depan. Ia menilai, data yang disajikan tentu tak bisa diserap secara tunggal. Artinya, dalam mengambil kebijakan nantinya pemerintah tetap harus menimbang data dan kajian lainnya seperti soal ketimpangan melalui rasio gini, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. "Walau secara makro kualitas pertumbuhan baik, namun penjelasan data diperlukan. Kita perlu lebih baik tentang struktur ekonomi kita," ujar Darmin.