REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG -- Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung akan menggelar Festival Lampung Syariah (Flash) pada 8-17 Mei 2017. Ajang Flash tersebut untuk menyamakan persepsi antara regulator, perbankan syariah, pelaku usaha, masyarakat terhadap ekonomi keuangan syariah.
"Ekonomi syariah saat ini bagian penting dalam tatanan perekonomian nasional. Masyarakat semakin mengenal berbagai produk dan jasa halal serta manfaatnya,” kata Kepala Perwakilan BI Lampung Arief Hartawan seusai menemui Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri di Pemprov Lampung, Selasa (25/4).
Ia mengatakan adanya gelaran Flash di Lampung diharapkan akan mengembangkan perekonomian syariah secara efektif dan optimal. Saat ini, menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung mulai menggeliat.
Arief mengatakan acara Flash rencananya digelar di Mal Bumi Kedaton pada 8-17 Mei 2017. Acara ini dilaksanakan dalam upaya menciptakan kesepahaman bersama antara regulator, pelaku usaha, maupun masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah.
Menurut dia, ajang Flash akan memunculkan beragam usulan atau saran dari masyarakat guna mengembangkan perekonomian. Selain itu, yang tak kalah penting, Flash juga diharapkan mampu menguatkan semangat bersama untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Lampung.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyambut baik diselenggarakannya acara Flash tersebut, karena Pemprov Lampung saat ini sedang giat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lampung.
Menurut dia, penduduk Lampung mayoritas adalah Muslim. Tentu produk makanan dan lainnya yang kita konsumsi setiap hari harus terawasi dan mendapat predikat halal dari MUI. ”Sehingga hal ini merupakan potensi peluang bagi tumbuhnya ekonomi syariah di Provinsi Lampung," katanya.
Flash didukung MUI Provinsi Lampung dan perguruan tinggi lainnya di Lampung. Dalam rangkaian acaranya, akan menghadirkan pembicara ustad dan artis terkenal. Kegiatan Flash juga diisi pasar rakyat syariah, ekspo produk halal, talkshow, dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika