REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Keberadaan Komite Ekonomi Umat diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi umat yang semakin mengkhawatirkan. Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics Aziz Setiawan mengatakan saat ini permasalahan mendasar ekononi umat yaitu kesenjangan yang begitu tinggi dan angka kemiskinan yang semakin besar.

"Karena Indonesia mayoritas Islam maka cerminan problem itu ada di umat. Sehingga memang betul bahwa perhatian para ulama masuk ke persoalan ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui para tokoh sering menyampaikan bahwa problem mendasar dari berbagai macam persoalan umat yaitu ekonomi," ujar Aziz Setiawan saat dihubungi Republika, Selasa (25/4).

Ia menjelaskan, masalah ekonomi menjadi permasalahan yang sangat mendasar karena akan merembet ke berbagai persoalan sosial yang lain jika tidak segera diatasi. Seperti persoalan rumah tangga, kesenjangan penghasilan dan lain sebagainya. Untuk itu, sudah selayaknya fokus para tokoh dan ulama masuk ke bidang ekonomi sehingga diharapkan nantinya bisa menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang lain, misalnya kriminalitas, kemiskinan serta pengangguran.

Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Ekonomi Umat harus lebih tajam dan bukan hanya sekedar retorika konsep atau bersifat  normatif. Komite Ekonomi Umat harus masuk ke agenda yang jauh lebih konkrit karena persoalan kesenjangan ekonomi masih sangat besar sejak pascakemerdekaan.

Ia melanjutkan, ada tiga domain utama ekonomi di Indonesia yaitu negara, pengusaha dan masyarakat. Komite Ekonomi Umat harus mampu menyampaikan rekomendasi ke masing-masing sektor ini dan melakukan pengawalan dalam merealisasikan program yang direncanakan.

Misal dalam konteks negara maka program-program  yang sudah dijanjikan oleh negara untuk mengatasi kesenjangan harus dijalankan dengan jelas dan konkrit. Dan diharapkan Komite Ekonomi Umat dapat mengawal program ini dan memberi penekanan kepada pemrintah untuk segera menyelesaikannya.

Berkiutnya, Komite harus memastikan bahwa permintaan Presiden Jokowi kepada pengusaha terkait melakukan kolaborasi dengan umat harus berjalan. "Karena kalau kita perhatikan aset tanah mereka banyak menguasai tapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini harus diperhatikan program nyatanya," katanya.

Adapun terkait masyarakat, Komite Ekonomi Umat harus memastikan program filantropi milik pemerintah mapun swasta dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan akuntabilitas program, transparansi dan memastikan manfaat program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika