REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketimpangan masyarakat di perkotaan sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Salah satu ketimpangan masyarakat yang paling tinggi pun berada di Ibu Kota Jakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DKI Jakarta yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,397. Angka ini memang menurun sebesar 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2016 yang sebesar 0,411. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini
Ratio September 2015 yang sebesar 0,421, gini ratio September 2016 turun sebesar 0,024 poin. Meski demikian, gini ratio 0,397 tetap besar. "Makanya kita dari kebijakan pemerataan ekonomi sudah merumuskan bagaimana desain kebijakan untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (19/4).
Darmin menuturkan, hal yang paling penting dalam mengurangi ketimpangan ini adalah adanya rumah murah untuk masyarakat di perkotaan. Rumah yang dibangun di Jakarta saat ini sudah tidak masuk diakal harganya. Padahal untuk masyarakat miskin perkotaan harus ada rumah dengan harga yang terjangkau oleh mereka.
"Ya tapi enggak di sana (pinggiran ibukota). Ya bisa di pinggirnya kota sedikit, terus dalam kota juga," kata Darmin.
Menurut Darmin, persoalan lahan memang menjadi hal yang tidak terbantahkan untuk membangun rumah murah di dalam kota Jakarta. Untuk itu perlu ada sinergisitas antara Kementerian dalam hal ini Kementerian Agraria, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan, serta Pemerintah Daerah, untuk membangun rumah layak bagi masyarakat miskin kota.
Dia mengatakan, jika masyarakat hanya dibantu pembiayaan saja hal tersebut tidak cukup. Sebab, lahan yang semakin tinggi harganya tidak akan bisa digapai oleh masyarakat miskin meskin telah mendapatkan bantuan keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
