REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan untuk tidak menunda-nunda proyek infarstruktur prioritas. Meski sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran belanja barang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi sudah menekankan bahwa belanja barang untuk periode 2017 hingga 2018 tidak boleh melebihi kuota belanja barang pada 2016. Menurut estimasi pemerintah, potensi penghematan dari seluruh kementerian dan lembaga hingga Rp 34 triliun.

Selain tambahan dari realokasi anggaran, proyek-proyek infrastruktur juga akan mendapat suntikan pendanaan dari cadangan dana investasi yang berasal dari negara anggota Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Dana ini berasal dari dana abadi yang dihimpun dalam Sovereign Wealth Fund (SWF) oleh negara anggota IDB.

"Seperti presiden sampaikan untuk belanja untuk yang tidak boleh ditunda, infrastruktur, tidak boleh tertunda karena kekuarangan dana, maupun tanah. Kita juga siapkan SWF untuk pendidikan," kata Sri usai menghadiri Pertemuan Tahunan Forum Investasi IDB, Selasa (11/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika