Senin 27 Apr 2020 12:54 WIB

Menkeu: Bank Pembangunan Islam Siap Beri Dana Darurat Covid

Dana darurat Covid-19 dari Bank Pembangunan Islam sekira 250 juta dolar AS.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha
Sri Mulyani: Bank Pembangunan Islam Siap Beri Dana Darurat Covid-19
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Sri Mulyani: Bank Pembangunan Islam Siap Beri Dana Darurat Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- c

Informasi tersebut didapatkan Sri dalam hasil pembicaran virtual dengan Presiden IsDB Bandar Hajjar. "Dana emergensi Covid-19 dari IsDB dalam proses negosiasi berkisar antara 200-250 juta dolar AS," tulis Sri melalui akun resmi Instagram miliknya, Senin (27/4).

Baca Juga

Dalam pembicaraan itu, Sri turut menjelaskan berbagai langkah dan kebijakan pemerintahan Indonesia untuk menghadapi Covid-19. Khususnya tiga poin yang menjadi fokus pemerintahan saat ini, yakni di bidang kesehatan, bantuan sosial dan bantuan untuk dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sri mengatakan, melalui kesempatan tersebut, IsDB memastikan akan memberikan dukungan bersama dengan lembaga multilateral lain untuk mengatasi dampak Covid-19. Di antaranya, Bank Dunia (World Bank) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). IsDB sendiri meluncurkan program 3R.  "Respons, Restore, Restart)," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sebelumnya, Sri sempat menyampaikan kemungkinan menggunakan pinjaman dari lembaga multilateral untuk mendukung pembiayaan tahun ini. Khususnya untuk menutupi defisit APBN yang dilebarkan dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 853 triliun. Pelebaran tersebut terutama ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Sri menyebutkan lembaga-lembaga multilateral merupakan sumber penting. Sebab, mereka memiliki sumber dana yang dapat dipinjam ke negara berkembang dengan konsesi cukup baik. "Mereka juga tidak ikut market yang cukup besar fluktuasinya. Ini berdampak positif ke komposisi pijakan yang kami lihat cukup aman," ucapnya dalam teleconference dengan jurnalis, Selasa (7/4).

Tapi, Sri menuturkan, pemerintah memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan dengan risiko paling aman sebelum kita instrumen lain yang memiliki tingkat biaya dan responsible tinggi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement