Jumat 10 Mar 2017 13:49 WIB

Muliaman Minta Industri Keuangan di Jabar Ikut Majukan Usaha Mikro

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Nidia Zuraya
Ketua Dewan Komosioner OJK Muliaman D Hadad, bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meresmikan Gedung Kantor Regional OJK Jabar, Jumat (10/3) di Jalan Ir H Juanda Kota Bandung.
Foto: Arie Lukihardianti/Republika
Ketua Dewan Komosioner OJK Muliaman D Hadad, bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meresmikan Gedung Kantor Regional OJK Jabar, Jumat (10/3) di Jalan Ir H Juanda Kota Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Meresmikan Gedung Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat, di Jln Ir H Juanda Kota Bandung, Jumat (10/3), Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, memiliki harapan. Yakni, berharap industri keuangan di Jabar bisa berperan mencari solusi untuk usaha mikro masyarakat luas.

"Saya lihat, prospek kredit di Jabar juga relatif baik," ujar Muliaman kepada wartawan. 

Muliaman mengatakan, industri keuangan di Jabar pun tumbuh baik. Sehingga, potensinya benar-benar baik. Jadi, tinggal berbagai sektornya, melakukan penajaman-penajaman.

"Ini, perlu dilakukan agar minat berusaha juga besar," kata Muliaman seraya mengatakan NPL Jabar pun  normal bahkan secara nasional akan bagus.

Menurut Muliaman, semua kantor-kantor OJK di daerah selain bertugas mengawasi perkembangan industri jasa keuangan di daerahnya, juga harus mengutamakan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Antara lain, dengan mengembangkan sektor UMKM dan sektor-sektor potensial daerah lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

“OJK sejak berdiri telah mengeluarkan banyak kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai katalis pertumbuhan, dengan tetap memberikan perhatian pada upaya penjagaan stabilitas sistem keuangan dan penguatan inklusi keuangan,” kata Muliaman.

Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, kata Muliaman, memiliki peran yang sangat strategis bukan saja dalam tugas stabilitas sektor keuangan tetapi juga pengembangan perekonomian daerah. Serta, peningkatan kesejahteraan rakyat mengingat jumlah penduduk Provinsi Jabar adalah yang terbanyak di Indonesia.

Dikatakan Muliaman, berbagai program strategis dalam membuka akses keuangan, yang sudah berjalan di antaranya, program Laku Pandai, Jaring, Simpel, Penyaluran KUR dan kredit Perbankan maupun pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah, 

"Saya minta untuk terus dioptimalkan. Begitu juga dengan beberapa inisiatif baru seperti model pembiayaan Fintech (peer to peer lending), pembiayaan UKM melalui pasar modal serta Program Pendampingan Inklusi,” katanya.

Data OJK mencatat, kinerja industri perbankan di Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang positif. Yakni, ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 12,47 persen, DPK sebesar 12,26 persen, serta kredit yang disalurkan sebesar 11,44 persen per tahunnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR), kata dia, pada akhir triwulan IV 2016 mencatatkan peningkatan sebesar Rp11,72 triliun yang telah disalurkan oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sinarmas, serta Maybank Indonesia.

Penyaluran KUR,  sebagian besar di skala Mikro sebesar Rp 8,76 triliun (74,75 persen), diikuti oleh ritel Rp 2,93 triliun (24,99 persen) dan TKI Rp 30 miliar (0,26 persen). Sedangkan Sektor Perdagangan merupakan sektor terbesar KUR dengan nominal Rp 7,96 triliun (68 persen).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement