REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perumahan Nasional (Perumnas) akan membangun hunian vertikal dalam konsep rusun dengan PT KAI. Proyek hunian di sekitaran stasiun ini rencananya mulai peletakan batu pertama pada bulan ini.
Direktur Utama PT Perumnas, Bambang Tri Wibowo mengatakan proyek pembangunan rusun ini nantinya ditempatkan pada posisi di dekat stasiun Pondok Cina dan Tanjung Barat. Bambang mengatakan di sekitar dua stasiun tersebut akan dibangun sekitar 2.000 unit rusun.
Bambang menjelaskan rusun tersebut akan berdiri di tanah PT KAI. Ia menilai, proyek ini merupakan proyek strategis dan memiliki daya tarik tersendiri karena melihat peluang banyaknya warga pinggiran yang menggunakan kereta ke Jakarta sebagai alat transportasi menuju tempat kerja yang mayoritas berada di Jakarta.
"Bagus kan itu. Jadi nanti yang tinggal di situ kalau kemana-mana tinggal turun. Biaya transport, biaya kemacetan, tidak ada lagi. Di situ juga akan dibangun dua lantai yang khusus untuk komersial. Jadi mau makan, mau apa-apa itu ya ada," ujar Bambang di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (8/3).
Bambang mengatakan proyek ini akan membangun dua tower dengan total 2.000 unit. Proyek ini sebagai uji coba kerja sama antara Perumnas dan PT KAI. Jika pilot project ini menuai antusiasme yang tinggi maka proyek serupa akan dibuat pada titik stasiun lain. "Ini jangka panjang ya, nanti akan ada banyak lagi," ujar Bambang.
Proyek hunian ini dibangun di sekitar stasiun kereta api, agar memudahkan masyarakat mencapai moda transportasi massal tersebut. Sehingga bisa lebih cepat sampai ke tempat kerjanya atau ke tempat tujuan lainnya.
Total tempat tinggal yang akan terbangun di tiga lokasi ini diperkirakan mencapai 5.000 unit. Di Stasiun Bogor, total lahan yang digunakan untuk proyek hunian ini mencapai 4,2 hektare. Sedangkan di Stasiun Pondok Cina dan Tanjung Barat, masing-masing 1 hektare.
Pembangunan apartemen atau rumah susun di areal stasiun ini sudah diwacanakan pada 2012. Direktur Utama KAI saat itu, Ignasius Jonan. Namun, rencana ini belum berjalan, karena status tanahnya masih menjadi milik Kementerian Perhubungan.
Padahal saat itu KAI dan Perumnas sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk pembangunan rusunami dekat stasiun. Untuk tahap awal dimulai dari Stasiun Tanjung Barat, seluas 1,1 juta hektare.