REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terus bergulir. Teranyar, lebih dari 250 karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta pemerintah merampungkan negosiasi dengan PTFI, tanpa merugikan karyawan. 

Namun, Bupati Mimika Papua Eltinus Omaleng menyebutkan ada indikasi bahwa aksi yang dilakukan oleh karyawan dibiayai oleh PT Freeport Indonesia. Ia menilai, aksi tersebut dilakukan demi menekan pemerintah atas langkah PT Freeport Indonesia yang mem-PHK karyawannya.

"Kalau bicara tentang hari ini, itu menyangkut perut, makan dan air, demo itu. Mereka ini aktif Freport, dipakai Freeport, dibiayai tiket akomodasi dan lain-lain, sehingga hanya kepentingan perut," jelas Eltinus di Kementerian ESDM, Selasa (7/3).

Hingga berita ini dibuat, peserta aksi masih berkumpul di depan gerbang barat Kementerian ESDM. Mereka menyerukan agar Menteri ESDM Ignasius Jonan mau melakukan mediasi dan berdialog langsung dengan mereka. Mereka berjanji untuk membubarkan diri pukul 4 sore sesuai dengan izin yang diberikan dan akan kembali melanjutkan aksinya pada Rabu (8/3). 

Dibilang bahwa aksi mereka dimodali perusahaan, karyawan membantahnya. Mereka menegaskan bahwa aksi mereka murni dilakukan atas dorongan pribadi untuk memperjuangkan nasib mereka. Koordinator aksi, Frederikus Magai yang juga berstatus sebagai karyawan PT Freeport Indonesia menjelaskan bahwa peserta aksi adalah gabungan dari karyawan yang sudah dirumahkan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan karyawan yang masih bekerja di PTFI. "Kami semua tergerak untuk datang ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan kami," ujar Frederikus, Selasa (7/3).

Frederikus mengungkapkan, aksi yang diikuti oleh ratusan pekerja dan eks-pekerja Freeport ini murni dibiayai oleh masing-masing peserta aksi. Ia menegaskan, karyawan yang melakukan aksi ke Jakarta rela merogoh kocek rata-rata Rp 500 ribu per orang untuk bisa membiayai akomodasi ke Jakarta. Meski begitu, ada sejumlah orang yang rela memberikan sumbangan lebih agar aksi bisa terlaksana. Bahkan, meski perjalanan dari Mimika ke Jakarta menggunakan pesawat perusahaan, mereka tetap membayarnya. Masing-masing karyawan bahkan rela mengajukan cuti untuk bisa mengikuti aksi yang dilakukan di Kementerian ESDM.

"Tidak benar kalau kami dimodali oleh PT Freeport. Kami ke sini sendiri. Atas kesadaran sendiri," ujar dia.

Frederikus meminta pemerintah untuk menyelesaikan polemik dengan PTFI secara bijaksana tanpa melupakan nasib para karyawannya. Ia menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Minerba membuat perusahaan praktis tak bisa melanjutkan aktivitas ekspor konsentrat tembaga. Beleid itu juga meminta PTFI untuk mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bila ingin melanjutkan kegiatan ekspor. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika