REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut program bantuan sosial nontunai masih terkendala infrastruktur. Sulitnya jaringan internet di sejumlah daerah membuat program bantuan sosial berbasis kartu elektronik tersebut belum dapat dijalankan secara nasional.
"Sebetulnya prasyarat utama itu ada internet agar dapat melakukan transaksi. Yang daerah pegunungan, pesisir atau terpencil ini memang tidak mudah," ucap Khofifah, dalam acara Rembuk Republik di Museum Bank Indonesia, Selasa (28/2).
Saat ini, dari enam juta keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), baru tiga juta di antaranya yang sudah dilakukan dalam bentuk non-tunai.
Khofifah menjelaskan, dalam menjalankan program tersebut pihaknya bekerjasama dengan empat bank milik negara. Dari hasil pemetaan berbasis keagenan yang dimiliki empat bank tersebut ditemukan bahwa persentase jumlah keagenan dan jumlah penduduk tidak selalu linier.
Menurut Khofifah, ada kecenderungan agen-agen menumpuk di kota. Karena memang keagenan bank terpusat di sentra ekonomi. Padahal, melalui agen-agen itulah masyarakat dapat membelanjakan bantuan non-tunai mereka.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Khofifah menyebut ada terobosan yang dibuat Bank BRI yang membuat agen mobile dengan kapal. Ada tiga agen kapal yang akan melakukan uji coba beroperasi di Kepulauan Seribu, Pulau Seram dan Halmahera pada awal Maret mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika