Sabtu 25 Feb 2017 00:47 WIB

Pembangunan Bandara Kertajati Capai 32 Persen

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Budi Raharjo
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat saat meninjau pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jumat (24/2).
Foto: Republik/Zuli Istiqomah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat saat meninjau pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jumat (24/2).

REPUBLIKA.CO.ID,MAJALENGKA -- Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka sudah mencapai 32 persen. Pembangunan ini ditargetkan rampung dan bisa beroperasi pertengahan 2018.

"Progres 32 persen keseluruhan untuk runway juga terminal dan bangunan penunjang," kata Virda usai mendampingi peninjauan Menteri Perhubungan Budi Karya dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke BIJB, Jumat (24/2).

Virda mengatakan dari rata-rata progres secara keseluruhan, sisi udara yang paling cepat progressnya. Menurutnya untuk bagian udara seperti runway pembangunan sudah 70 persen.

Sementara yang masih sedikit pembangunan ialah bangunan terminal sebesar 20 persen. "Terminal 20 persen, Jalan layang 60 persen dan bangunan penunjang 32 persen. Rata-rata secara keseluruhan 32 persen pembangunan dan masih terus on track," ujarnya.

Menurutnya, saat ini yang menjadi kendala pembangunan fisik ialah cuaca. Musim hujan yang terus turun menyebabkan terhambatnya pembangunan fisik.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan pembebasan lahan. Sesuai dengan keinginan pengembangan wilayah sekitar.

Meski demikian, lahan seluas 1.000 hektare yang telah dibebaskan saat ini diperkirakan sudah mencukupi untuk pembangunan tahap pertama. "Sudah 1.000 lebih hektare kita bebaskan. Untuk keperluan tahap satu pembangunan satu runway dan terminal sudah mencukupi," kata Heryawan.

Tahun ini, ujar pria yang akrab disapa Aher, pemprov akan menganggarkan pembebasan lahan pada anggaran perubahan sehingga pembebasan lahan bisa diselesaikan. "Karena kan 2016 (APBD) cukup besar kita harap selesai tapi tidak selesai. Masuk sisa di akhir-akhir. Tidak terakomodir di (APBD) 2017 karena 2017 sudah jadi. Maka di perubahan," ujar Aher.

Ia pun memastikan tidak ada kendala pembebasan lahan. Desa Sukamulya yang sebelumnya menolak pembebasan lahan dipastikan oleh kepala desanya sudah lagi tidak ada masalah. Diharapkan pada awal 2018 bisa menggelar soft launching, sehingga bisa dilakukan uji coba sebelum sebelum diresmikan pada pertengahan 2018.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement